MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Minggu, 05 Juni 2016 13:13
Penyusunan RPJMD Bulungan 2016–2021 Final
Focus Group Discussion (FGD) melibatkan satuan kerja se-Bulungan berlangsung di ruang rapat Bappeda Bulungan, Jumat (03/06).

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan 2016–2021 memasuki tahap akhir berupa focus group discussion (FGD) atau diskusi grup yang melibatkan seluruh satuan kerja di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Jumat (3/6) lalu.

 

Diskusi yang dipimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulungan bekerjasama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman, Samarinda tersebut membahas sinkronisasi program kerja SKPD sesuai visi misi dan RPJMD.

“Sinkronisasi program tiap SKPD ini berlangsung selama 2 hari dalam 3 sesi, yang sebelumnya juga telah kita berikan rancangan rencana strategis (renstra) kepada seluruh SKPD,” terang Sekretaris Bappeda Bulungan, Iwan Sugianta.

Dijelaskannya, rancangan RPJMD Bulungan 2016–2021 ini harus disinkronisasikan dengan program kerja dan kegiatan satuan kerja sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terutama agar program kerja dan kegiatan SKPD sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bulungan.

“Untuk misi Kabupaten Bulungan 2016–2021 juga telah kita susun dengan masukan dari tiap-tiap SKPD,” tuturnya.

Misi Kabupaten Bulungan selama 5 tahun ke depan antara lain mewujudkan Bulungan sebagai pusat pangan nasional, mewujudkan industri berbasis masyarakat berdaya saing tinggi, meningkatkan aksesbilitas infrastruktur, investasi daerah, wilayah pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Perwakilan LP2M, Suyatno dalam kesempatan ini juga menambahkan bahwa RPJMD diharapkan dapat membantu satuan kerja untuk menyusun program kerja dan kegiatan selama 5 tahun ke depan. Namun SKPD juga diingatkan agar tidak terlalu banyak membuat program kerja, sebab yang terpenting adalah fokus pada peningkatan pelayanan publik serta visi dan misi daerah.

“Setiap SKPD atau satuan kerja itu mestinya punya Standar Operasional Prosedur (SOP), karena SOP itu sudah menjadi standar pelayanan publik,” tegasnya.

Dicontohkannya, adanya SOP di tiap satuan kerja menunjukkan kinerja yang bisa digugat atau dipertanggungjawabkan. Misalnya SOP yang menentukan pengurusan izin harus selesai dalam waktu 2 jam. Bila lewat dari 2 jam maka satuan kerja dimaksud bisa digugat atau dimintai pertanggungjawaban. Ini yang menjadi bentuk konkret dari reformasi birokrasi, revitalisasi lembaga pemerintahan menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan, profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

“Tren keuangan kabupaten/kota saat ini mengalami penciutan atau penurunan sehingga tiap satuan kerja diharapkan dapat lebih selektif menyusun atau membuat program kerja dan kegiatan,” pungkasnya. (*/erv/asa)


BACA JUGA

Selasa, 25 Februari 2020 15:10

Rp 7,2 M ”Hadiah” TOP 45 Inovasi untuk Tingkatkan SDM

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima…

Selasa, 25 Februari 2020 14:57

Pemprov Terus Dukung Kinerja Polda Kaltara

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan terus…

Selasa, 25 Februari 2020 14:55

Dianggarkan Rp 27 M, Akhir Tahun Dipastikan Rampung

TANJUNG SELOR – Pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1…

Selasa, 25 Februari 2020 14:53

659 Pelaku UMKM akan Ditempa Sepanjang 2020

TANJUNG SELOR – Sebanyak 659 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah…

Senin, 24 Februari 2020 15:05

Perluas Peran Humas Melalui HGS

TANJUNG SELOR – Sebagaimana diketahui, Biro Humas dan Protokol Pemerintah…

Senin, 24 Februari 2020 15:01

Meningkat, IPM Kaltara 2019 Tertinggi Kedua di Kalimantan

JAKARTA – Meski diakui masih berada di bawah rata-rata Nasional,…

Senin, 24 Februari 2020 14:58

Penentuan Alokasi Pupuk Bersubsidi Ditentukan Petani

TANJUNG SELOR – Penentuan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ditentukan oleh…

Jumat, 21 Februari 2020 15:44

Cari Solusi Anjloknya Harga Udang, Ini yang Dilakukan Pemprov Kaltara

TANJUNG SELOR – Menyikapi permasalahan merosotnya harga sebagian besar produk…

Jumat, 21 Februari 2020 15:43

Belanja Langsung Pemprov Rp 1,4 T Dukung Prioritas Pembangunan Nasional

TANJUNG SELOR - Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung tercapainya 5 prioritas…

Jumat, 21 Februari 2020 15:40

Empat Rekomendasi BKPM akan Ditindaklanjuti

JAKARTA – Empat rekomendasi disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers