Pendapatan Kaltara Cukup Baik

- Kamis, 25 November 2021 | 20:23 WIB
PERCEPATAN REALISASI: Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP M.Si mengikuti Rakor Evaluasi Serapan Anggaran Daerah, secara virtual, Senin lalu (22/11).
PERCEPATAN REALISASI: Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP M.Si mengikuti Rakor Evaluasi Serapan Anggaran Daerah, secara virtual, Senin lalu (22/11).

TANJUNG SELOR - Presiden RI, Joko Widodo menekankan percepatan realisasi APBN/APBD melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan pemerintah daerah. 

Hal tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Evaluasi Serapan Anggaran Daerah, secara virtual, Senin lalu (22/11), diikuti kepala/wakil daerah.

Bahkan, seluruh pemerintah daerah pun diminta mewaspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri. Termasuk mewaspadai berlanjutnya pandemi Covid-19 dan dampak turunannya.

Kondisi ekonomi nasional dan daerah punya keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jika pertumbuhan ekonomi nasional positif, berimplikasi naiknya pendapatan nasional. Sehingga dana transfer untuk daerah juga meningkat. Begitu pun sebaliknya, jika terjadi kontraksi ekonomi.

“Tren tiga bulan terakhir di Indonesia, berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, realisasi pendapatan Provinsi Kalimantan Utara sudah cukup baik (hijau). Berada di posisi 11 nasional dengan presentase 83,48 persen,” sebut Wakil Gubernur Dr Yansen TP M.Si.

Namun, Pemprov Kaltara akan dan perlu terus mendorong realisasi belanja. Sebab Kaltara masih di posisi 57,44 persen. “Kami berkomitmen untuk segera melaksanakan percepatan belanja kita sebelum tutup tahun anggaran,” ujarnya.

Realisasi belanja yang belum terdongkrak tinggi, di banyak daerah di Tanah Air disebabkan beberapa hal. Seperti, kondisi pandemi Covid-19 dan PPKM. Kemudian kegiatan fisik, pelaksanaannya masih menunggu perencanaan atau DED. Sehingga kegiatan konstruksi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Faktor lainnya, pengadaan barang maupun jasa, belum sepenuhnya mengajukan permohonan pembayaran. Termasuk juga penyesuaian peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan.

“Demikian juga diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa realisasi APBD harus segera digenjot,” tutur Wagub. (adpim/dkisp-kaltara)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Dinkes PPU Gencar Lakukan Pencegahan DBD

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:20 WIB

Lantik Kades, Bupati Kukar Tekankan Pelayanan

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:45 WIB

47 Rumah Ibadah Dapat Hibah dari Pemkab Berau

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:04 WIB

Pemkab Berau Gencarkan Pencegahan Penularan Difteri

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:01 WIB

Wabup Mahulu Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Senin, 25 Maret 2024 | 11:10 WIB

Sekkab Mahulu Sampaikan Nota Pengantar LKPj

Senin, 25 Maret 2024 | 10:10 WIB
X