TANJUNG SELOR – Dalam pelaksanaan Summit Investment Forum 2021 oleh Tempo Media, Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP M.Si menjadi narasumber, di Aula Kantor Gabungan Dinas, Selasa lalu (23/11).
Yansen memaparkan secara detail potensi Kaltara, untuk menggaet berbagai investor masuk. Yansen berharap setiap forum berskala nasional, dapat menjadikan Kaltara sebagai acuan berbagai kebijakan nasional.
“Tentu kita ingin Kaltara ini tergambarkan dalam berbagai kebijakan nasional. Sebuah daerah yang maju, tidak boleh tertutup informasi. Sehingga Summit Investment ini sangat baik untuk mempromosikan pada dunia luar, khususnya para investor,” terang Yansen.
Potensi besar Kaltara tersebar di berbagai kabupaten/kota, baik energi, pertanian dan perikanan. Tentu dapat menarik investor dalam dan luar negeri, untuk turut mengelola potensi tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat.
“Investor darimanapun tak ada masalah, sepanjang mengikuti aturan dan harus berpihak pada masyarakat. Indonesia sedang mempromosikan diri sebagai negara yang menjamin Green Economy (ekonomi ramah lingkungan) dan investasi akan terjamin. Jika para investor menyatukan diri pada lingkungan dan masyarakat Kaltara,” ungkap Wagub.
Wagub menekankan investor yang hadir di Kaltara, selain berminat mengelola industri hulu (barang setengah jadi). Juga berminat mengembangkan industri hilir (barang jadi/siap digunakan), dalam meningkatkan mutu dan pendapatan daerah.
“Terutama dengan hilirnya. Kalau kita tanam padi harus diolah sebagai bentuk diversifikasi produk pangan lokal,” ujarnya.
Direktur Tempo.co Tomi Aryanto menyampaikan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara pada Investment Forum sudah sejalan dengan pemikiran Pemerintah Pusat. Yang total dalam mengelola sumber daya alam Indonesia secara mandiri.
“Pemerintah Pusat sudah jelas, tidak mau lagi kita mengekspor bahan mentah, tambang mentah. Seperti bauksit, kuarsa, nikel dan sebagainya,” jelas Tomi.
Posisi jelas Pemerintah Pusat menjadikan pemerintah daerah bisa lebih maksimal. Dalam mengelola sepenuhnya sumber daya alam, bagi kemakmuran daerah dan masyarakat.
“Pemerintah daerah jangan buka peluang industri tambang mentah, untuk kirim keluar negeri. Kita rugi karena tidak mendapatkan nilai (keuntungan) maksimal barang,” tuturnya.
Mestinya, menurut dia, mendapatkan manfaat yang sangat besar untuk bisa mengembalikan dampak lingkungan yang dihasilkan. Namun kembali menguntungkan masyarakat secara maksimal. (chai/dkisp-kaltara)
