MANAGED BY:
SELASA
18 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 27 November 2021 20:08
UMK Mengacu PP 36/2021
Khairul

TARAKAN – Melalui pembahasan alot pada Selasa lalu (23/11), Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan tahun 2022 diusulkan Rp 3.744.378,45. Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk ditetapkan.

Meski demikian, Wali Kota Tarakan Khairul baru bisa memberikan penjelasan terkait pertimbangan dengan angka itu. Ia menegaskan, nilai itu sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut Khairul, dalam menentukan nilai, Pemkot Tarakan tetap berpatokkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 di pasal 28 dari ayat 1 hingga 8. 

“Kita sudah kaji, hadirkan semua. Ada pak Kajari, Kapolres, Kasdim. Termasuk ada juga dari Bagian Hukum, Dinas Tenaga Kerja, BPS. Kita coba buka ada ruang tidak untuk kepala daerah melakukan kebijakan. Ternyata memang tidak bisa juga, saya harus mengacu ke sana. Karena kita pemerintah harus diatur oleh aturan,” terang Khairul kepada awak media, Kamis lalu (25/11). 

Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan ini, jika mau mengubah maka Peraturan Pemerintah harus diubah. Namun Pemkot Tarakan tidak punya kewenangan hal itu. Kecuali jika Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Daerah (Perda) yang bisa diubah bersama DPRD. Sedangkan Peraturan Pemerintah urusan Presiden dan DPR RI. 

PP Nomor 36 Tahun 2021 juga merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hasil persetujuan bersama antara DPR RI dengan Presiden. 

“Jadi kalau kami di kota dan kabupaten, termasuk provinsi hanya pelaksana saja. Ya saya sih mau saja bikin kebijakan, tapi tidak ada ruang,” ungkapnya.   

Kalaupun diusulkan, Khairul menilai ada potensi ditolak di Pemprov Kaltara. Karena tetap merujuk ke PP Nomor 36 Tahun 2021. Waktu yang mepet juga menjadi pertimbangan, karena habis masanya. Dikhawatirkan kembali pada UMK lama. 

Khairul tidak mempersoalkan jika serikat pekerja kembali ingin berujuk rasa. Karena itu hak setiap warga Negara menyampaikan pendapat. Akan tetapi, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

“Silakan yang penting ikuti mekanisme yang berlaku. Jangan anarkis, kalau anarkis kan bukan saya lagi, itu urusan keamanan,” tuturnya. 

Khairul hanya menegaskan bahwa penentuan UMK kini ada di tangan Pemprov Kaltara, karena Pemkot Tarakan sudah mengusulkan ke Pemprov Kaltara. (mrs/uno)



BACA JUGA

Senin, 17 Januari 2022 20:35

Ringkus WNA Bawa Sabu

NUNUKAN – Seorang Warga Negara Asing (WNA) Malaysia berinisial R,…

Sabtu, 15 Januari 2022 20:42

Tahap Awal 500 Sertifikat Tanah

TARAKAN – Kantor Pertanahan Tarakan masih akan melanjutkan program Pendaftaran…

Sabtu, 15 Januari 2022 20:41

Kinerja ASN Bakal Dievaluasi

TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melantik Jabatan Pimpinan…

Sabtu, 15 Januari 2022 20:39

Satu Unit Kios Jadi Arang

TIDENG PALE – Satu unit kios yang berjualan sembako dan…

Sabtu, 15 Januari 2022 20:38

Lagi Makan, Tersangka Curanmor Dibekuk

TARAKAN – Aksi pencurian sepeda motor (Curanmor) yang dilakukan pria…

Jumat, 14 Januari 2022 21:05

Warga Minta Tumpukan Tanah Dibersihkan

TIDENG PALE – Para pengguna jalan saat melintas di Jalan…

Jumat, 14 Januari 2022 21:02

Jika ASN Tidak Mengisi SKP, Terancam Tak Naik Pangkat

TARAKAN – Aparatur Sipil Negera (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Jumat, 14 Januari 2022 20:58

Dua Orang di Tarakan Diringkus, Bawa Sabu 1 Bal

TARAKAN – Dua pria masing-masing berinisial JM (37) dan RM…

Jumat, 14 Januari 2022 20:55

Tahapan Pemilu Tunggu PKPU

TARAKAN – Sampai memasuki awal tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum…

Kamis, 13 Januari 2022 20:38

Warga Desa Bebatu Terima Bantuan Sembako

TIDENG PALE - Paket bantuan berupa sembilan bahan pokok (Sembako)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers