TANJUNG SELOR – Dalam pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, agar memiliki moral yang baik, handal serta profesional. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, jujur dan bertanggungjawab.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bulungan Syarwani saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan daerah dan peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah di ruang serbaguna Lantai II Kantor Bupati, Senin (29/11).
Bimtek diikuti pengelola keuangan di lingkungan Pemkab Bulungan meliputi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan. Syarwani menjelaskan, adanya bimtek untuk meningkatkan kapasitas atau kompetensi SDM yang profesional. Serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).
“Pemerintah harus menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan Negara. Secara baik dan bersih, agar kepercayaan masyarakat tidak memudar,” tuturnya.
Dari pelaporan keuangan yang dibuat suatu instansi pemerintah akan mempengaruhi pendapat dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas hasil audit laporan keuangan. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, dalam perpajakan dan retribusi daerah.
Petugas pemungut pajak dan retribusi daerah yang berada di garda depan, diharapkan memiliki pengetahuan dan memahami dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Melalui bimtek ini dapat lebih meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan para petugas pemungut pajak dan retribusi daerah. Sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah dapat lebih optimal,” harapnya.
Menurut Syarwani, sumber keuangan pembangunan daerah selain dari pusat juga dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yang mencerminkan kemampuan daerah, dalam memenuhi kebutuhan. Komponen PAD yang rata-rata mempunyai kontribusi paling besar, dari sektor pajak dan retribusi daerah. (*/nnf/uno)
