APBD Kaltara Turun Rp 200 Miliar

- Rabu, 1 Desember 2021 | 20:23 WIB
DITANDATANGANI: Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP saat menandatangani APBD Kaltara 2022 yang ditetapkan bersama DPRD Kaltara, Selasa (30/11).
DITANDATANGANI: Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP saat menandatangani APBD Kaltara 2022 yang ditetapkan bersama DPRD Kaltara, Selasa (30/11).

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara menyepakati dan menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara Tahun Anggaran 2022. 

APBD Kaltara 2022 disepakati Rp 2,3 triliun. Terjadi penurunan dari tahun 2021 sekitar Rp 200 miliar. Di mana ada penurunan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Insentif Daerah (DID). Informasinya DID turun dari Rp 72 miliar menjadi Rp 13 miliar. 

Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan menjelaskan, dengan ditandatanganinya APBD 2022, maka Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara akan mendiskusikan lebih lanjut. Kemudian ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Akan ada evaluasi dari Kemendagri sebelum nanti disahkan APBD 2022.

“Setelah ini, kita akan ketemu untuk mendiskusikan lagi dan dievaluasi Kemendagri. Hingga kesepakatan akhir dan pengesahan,” ungkapnya, Selasa (30/11).

Ia juga mengapresiasi DPRD, sebab dalam situasi pandemi dan banyaknya kegiatan, masih bisa tetap menyelesaikan tugas. “Kita harus bertanggungjawab dengan porsi waktu yang kita miliki. Untuk memenuhi target pekerjaan,” tuturnya.

Dalam APBD 2022, beberapa yang menjadi perhatian yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Itu juga merupakan evaluasi yang dilakukan Pemprov dan DPRD Kaltara. 

“Kita evaluasi untuk menyusun target berikutnya. Ini yang kita akan lakukan di 2022, dengan APBD yang kita sepakati,” imbuhnya.

Terhadap APBD 2022, diprioritaskan kepada urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan penyuluh pertanian, di tahun 2022 dianggarkan bantuan keuangan khusus ke kabupaten dan kota.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris menambahkan, ingin mempermudah dan mempercepat program pemerintah untuk merealisasikan APBD 2022.

“Ini adalah keinginan dari masyarakat kita untuk 2022 mendatang,” ujarnya. DPRD bertujuan untuk mempercepat serapan anggaran 2022. 

Ia menegaskan tidak ada lagi keterlambatan atau penundaan realisasi APBD 2022 nanti. “Dalam waktu dekat, kita akan kejar dan akan kirim hasil kesepakatan ini ke Kemendagri,” tutupnya. (fai/uno)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X