TANJUNG SELOR – Upaya meningkatkan pembangunan politik di Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara menggelar Rapat Kegiatan Sosialisai dan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltara Tahun 2021.
Kegiatan dibuka Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan antar Lembaga Provinsi Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, di Ruang Serbaguna Lantai I Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Selasa lalu (30/11).
“Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukam) Indonesia tahun 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang. Kondisi itu ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” terang Ferdy.
Ferdy menjelaskan, pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.
“Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018 berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten. Seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam mengambilan keputusan dan pengawasan,” jelas Ferdy.
Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia. Agar fluktuasi indeks demokrasi Indonesia dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.
Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah, memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan. Termasuk perumusan strategi spesifik, yang berguna untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia.
“Indeks demokrasi Indonesia khususnya Kaltara telah menunjukkan indikator positif pada perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi. Yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi,” bebernya.
Ferdy menambahkan, naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi Provinsi Kaltara di masa pandemi Covid-19 perlu diperhatikan. Dengan ini perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah. Dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik. Karena dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara. (TR/dkisp-kaltara)
