TANJUNG SELOR – Dijadwalkan groundbreaking Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dilaksanakan pada bulan ini oleh Presiden Joko Widodo.
Namun, sebelum pelaksanaan groundbreaking, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan bersama Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, tiba terlebih dahulu ke Bulungan, Kamis (2/12).
Kedatangan dua menteri tersebut untuk meninjau lokasi persiapan groundbreaking KIPI. Untuk menuju ke lokasi, kedua menteri menggunakan helikopter. Sebelum ke lokasi, kedua menteri lakukan pertemuan dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Provinsi Kaltara.
Usai pertemuan, sekira pukul 13.00 Wita, Luhut dan Sofyan Djalil terbang menggunakan helikopter menuju lokasi KIPI. Dikatakan Luhut, kedatangan ke Kaltara untuk peninjauan sebelum Presiden melaksanakan groundbreaking.
“Kita tinjau bersama Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan. Ini sudah beberapa waktu kita rencanakan. Nantinya, akan ada 9 perusahaan mancanegara yang berinvestasi di sana (KIPI),” jelas Luhut kepada sejumlah awak media.
Menurutnya, Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan sudah bekerja dengan baik. Semua perencanaan berjalan dan diharapkan terlaksana tanpa ada halangan. “Tidak ada permasalahan dan kendala sejauh ini. Saat saya ke Bali nanti, akan laporkan ke Presiden, hasil tinjauan dan pertemuan dengan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan,” bebernya.
Mengenai kesiapan aliran listrik di KIPI. Karena Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan masih dalam proses, maka akan memakai batu bara dan solar panel sambil konstruksi hydro power.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, untuk persiapan sudah berproses. Dipastikan Presiden datang 16 Desember ini. Menko Marves bersama Menteri ATR/BPN telah melaksanakan kunjungan ke KIPI. Dari hasil kunjungan, dipastikan kesiapan 60-70 persen.
“Tinggal 2 minggu waktu kita untuk mempersiapkan kunjungan Presiden. Ini menjadi atensi bersama,” terangnya. Lahan yang disiapkan puluhan ribu hektare untuk KIPI. Di mana ada 3 perusahaan yang sudah siap dilakukan groundbreaking. Yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, PT Indonesia Strategis Industri dan PT Kayan Patria Propertindo.
Pemprov Kaltara memberikan waktu selama setahun, jika tidak mampu mengelola, maka akan disanksi. “Jadi dalam waktu setahun, jika tidak ada progres maka izin akan dicabut,” tegasnya.
Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris menambahkan, adanya proyek besar ini merupakan hadiah bagi Kaltara. Proyek ini akan mengubah masyarakat dan laju kembangnya pembangunan di Kaltara. “Saya juga sempat menyampaikan, investor atau kegiatan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat Kaltara dan kontraktor lokal,” pintanya.
Sehingga, lanjut dia, tidak ada kecemburuan sosial. Pemerintah, menerima program yang datang, tetapi harus melibatkan masyarakat lokal. Bahkan, Menko Marves juga akan memfasilitasi masyarakat yang punya potensi untuk disekolahkan. (fai/uno)
