TARAKAN – Persetujuan diperoleh melalui rapat paripurna DPRD Tarakan Masa Sidang I 2021/2022 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap raperda tentang APBD Tarakan tahun anggaran 2022 di Ruang Rapat Utama DPRD Tarakan.
Dari hasil rapat paripurna itu, seluruh fraksi di DPRD Tarakan menyetujui raperda tersebut. Hasilnya dituangkan di berita acara yang ditandatangani Wali Kota Tarakan Khairul, bersama unsur pimpinan DPRD Tarakan.
Khairul membenarkan meski tidak mengingat secara detail angkanya, dia membeberkan APBD Tarakan untuk 2022 telah disepakati, yakni lebih dari Rp 1 triliun. “Sekitar Rp 1 triliun, saya lupa angka pastinya tapi 1 triliun lebih,” beber Khairul. Pemkot Tarakan masih mengutamakan belanja pelayanan publik ketimbang belanja pegawai di APBD 2022. “Saya kira belanja publiknya lebih banyak, porsinya pasti di atas 50 persen. Jadi, kalau dihitung belanja pegawai sekitar 400-an, yang belanja publiknya ya berarti 600,” tuturnya.
Sementara itu, bidang pendidikan masih menempati urutan teratas alokasi belanja publik terbesar di APBD Tarakan tahun depan, dengan alokasi hampir mencapai 27 persen, kurang lebih dengan tahun ini. Kebijakan itu diambil karena bidang pendidikan masih salah satu program unggulan Pemkot Tarakan di bawah kepemimpinan Khairul dan Effendhi Djuprianto. “Ya memang kan prioritas kami yang utama termasuk janji kampanye saya, program unggulan, pendidikan kan urutan pertama, baru habis itu kesehatan, dan lainnya menyusul,” ungkapnya.
Selain itu, Khairul menilai, bidang pendidikan menjadi sebuah investasi sumber daya manusia (SDM) untuk perbaikan generasi berikutnya. Tentu sangat tergantung bidang pendidikan. Setelah pendidikan, di bawahnya adalah bidang kesehatan dengan alokasi antara 5-10 persen di APBD Tarakan karena dinilai sebagai salah satu penunjang investasi SDM. Setelah itu diikuti bidang pekerjaan umum. Kegiatannya berupa pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pembangunan jalan, persoalan banjir, dan air bersih. “Sehingga itu juga menjadi prioritas ketiga kami,” imbuh mantan Sekretaris Daerah Tarakan itu.
Dana bagi hasil yang diterima Pemkot Tarakan dari pemerintah pusat untuk tahun depan disebut Khairul juga berkurang. Jumlahnya cukup banyak, sekitar hampir 10 persen. Khairul menilai, hal itu karena pendapatan yang menurun. “Semua menurun, DBH menurun, di pusat menurun duitnya berarti yang dibagi juga menurun,” tuturnya. Karena itu, Pemkot Tarakan akan mengupayakan melalui pendapatan asli daerah (PAD). (kpg/mrs/dra/k16)
