TANJUNG SELOR - Hadiri kegiatan rutin yang diadakan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum lakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kaltara Tahun Anggaran 2022.
Dalam kesempatan itu Gubernur didampingi Wakil Gubernur Dr Yansen TP M.Si. Termasuk Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah dan lima bupati/wali kota turut menghadiri kegiatan di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Senin (6/12).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara Nazuar menyampaikan, kegiatan penyerahan secara simbolis kepada 15 pimpinan unit Satuan Kerja dan daerah ini, merupakan komitmen pemerintah dalam melakukan akselerasi. Untuk melanjutkan pemulihan ekonomi.
Banyak hal yang telah dilakukan demi mengembalikan perekonomian secara bertahap. Pada kuartal II 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat 7,07 persen. Pencatatan perekonomian dapat dikatakan tertinggi sejak 16 tahun terakhir.
“Kaltara sampai dengan akhir November lalu, belanja negara secara keseluruhan telah terserap sebesar 88,77 persen atau sebesar Rp9,49 triliun,” ujarnya. Belanja melalui kementerian/lembaga terealisasi 76,96 persen atau sebesar Rp 3,15 triliun, termasuk di dalamnya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang baru terserap 69,96 persen atau Rp80,54 miliar.
Sedangkan anggaran TKDD telah terserap 96,09 persen atau Rp6,34 triliun. Ia juga menerangkan, belanja untuk Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah terealisasikan Rp 783,33 miliar.
Program PC-PEN di Kaltara ini telah menjangkau lima rumah sakit, tujuh fasilitas kesehatan, dengan 2.010 pasien, 160 nakes (tenaga kesehatan), 15.063 Program Keluarga Harapan , 26.771 penerima kartu sembako, 38.888 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, 74.598 pemegang kartu Prakerja, 9.050 tenaga kerja, 14.532 pelaku usaha, dan 8.772 warung.
Gubernur Zainal mengaku, pandemi Covid-19 memberikan perubahan di berbagai hal. Perekonomian dunia mengalami kontraksi hingga -3,1 persen. Selain itu perekonomian Indonesia mengalami kontrasi yang lebih kecil, yakni -2,07 persen pada tahun 2020 lalu. “Untuk Kaltara, kita mengalami kontraksi sebesar 1,11 persen. Sehingga sedikit lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ujar Gubernur.
Pertumbuhan ekonomi Kaltara ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan. Bahkan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang tercatat tumbuh sebesar 4,52 persen. Kondisi ekonomi tahun 2022 diprediksi masih dihadapkan dengan ketidakpastian.
Untuk itu, perlu APBN tahun 2022 yang disiapkan responsif, antipatif, dan fleksibel. Ia juga menerangkan, APBN tahun 2022 merupakan periode terakhir diperbolehkannya defisit melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga memiliki peran sentral, dalam proses konsolidasi dan mendukung reformasi struktural. (saq/dkisp-kaltara)
