USAI dilakukan groundbreaking pada Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), proses selanjutnya menyelesaikan izin yang belum terselesaikan.
Terdapat 10 perusahaan yang akan membangun KIPI. Saat ini yang dilakukan groundbreaking merupakan lokasi milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Di mana luasan lahannya mencapai 16.400 hektare dan dilakukan pembangunan tahap I. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan, Presiden akhirnya memberikan dukungan untuk pembangunan KIPI. Sejauh ini, sudah menjamin pembangunan bisa terlaksana. Apalagi, lahan yang disediakan sudah rampung dan tinggal menyisakan beberapa kepengurusan administrasi.
“Kita sudah tahu investornya dan jika semua kepengurusan administrasi seperti izin dan lainnya sudah selesai. Maka bisa langsung dilakukan mobilisasi,” jelas Luhut, Selasa (21/12).
Target operasi tahap I pada tahun 2023 mendatang. Di mana yang akan dibangun adalah petrokimia, solar panel dan green alumunium. Industri yang dibangun tidak hanya berbasis nikel, melainkan non nikel. “Kita juga bangun solar panel. Gubernur Kaltara dan Bupati Bulungan juga mendukung hal itu,” kata dia.
Tahap I dimulai 2022 dan pada 2023 mendatang target sudah mulai operasi komersial. Hal ini dirasa bisa tercapai. Untuk menyelesaikan semua tahapan, membutuhkan waktu hingga 2028 atau 2029. “Itu yang kita harapkan. Jika 2029 selesai dan bisa beroperasi 100 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong menambahkan, lahan yang tersedia berstatus HGU (Hak Guna Usaha). Proyek Strategis Nasional (PSN) itu, lepas dari kawasan hutan. Namun jika ada kebutuhan kawasan hutan, apalagi yang dibangun green industri. Maka kawasan hutan juga masuk dalam kawasan tersebut. “Jadi hutannya tidak ditebang. Karena green industri, berarti kita juga butuh hutannya. Resapan airnya juga dibutuhkan,” singkatnya. (fai/uno)
