MANAGED BY:
SELASA
24 MEI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 07 Januari 2022 21:13
Bisa Dinyatakan Gugur Bila Terlambat dan Belum Lengkapi Pemberkasan
PEMBERKASAN: Calon PPPK melakukan konsultasi pemberkasan di kantor BKD Kaltara sejak beberapa waktu lalu.

TANJUNG SELOR - Sejak 24 Desember 2022 lalu, Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, sudah mulai melaksanakan pemberkasan untuk mendapatkan Nomor Induk (NI). 

Proses pemberkasan akan berakhir pada 10 Januari nanti. Demikian disampaikan Analisis Kepegawaian Muda, BKD Kaltara Arya Mulawarman. Akan tetapi, pemberkasan ini masih tahap I dan akan dilanjutkan tahap II. BKD Kaltara pun masih menunggu regulasi dan edaran dari pusat mengenai pemberkasan tahap II.

Hal tersebut menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 19456/BMP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021. Perihal penyelesaian penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik. Pemberkasan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK Tahun 2021 akan dilakukan secara elektronik (paperless) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Aplikasi Pendukung dokumen elektronik (DOCUDigital) BKN, serta Tanda tangan pertimbangan teknis penetapan NI PPPK dilakukan secara digital (digital signature). 

Bagi peserta yang telah Lulus seleksi kompetensi PPPK, dapat mempersiapkan berkas fisik dan hasil scan. Untuk pengusulan penetapan NI PPPK Guru. “Ini sudah berjalan sejak 24 Desember lalu. Artinya, sudah berjalan selama 18 hari. Kita berharap mereka semua selesai pemberkasan tahap I ini. Terdapat 108 orang PPPK Guru yang melakukan pemberkasan,” ungkapnya, Kamis (6/1). 

Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi dan ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian persyaratan yang ditentukan. Akan dikenai sanksi, sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta peserta dapat dianggap gugur. 

Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi Calon PPPK bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK. Pejabat pembina kepegawaian Pemprov Kaltara berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK. 

Kebanyakan peserta, lanjut dia, masih mempertanyakan pemberkasan. Seperti persyaratan. Padahal jelas dalam pengumuman yang harus dilengkapi. Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan peserta. Agar tidak salah dalam melakukan pemberkasan. 

“Harusnya, peserta itu selesaikan dulu pemberkasan sesuai dengan pengumuman. Jika memang ada yang kurang, barulah nanti ditanyakan. Persiapkan yang ada dulu, biar tidak telat dalam pemberkasan. Kalau terlambat, maka ditinggal. Jadi 10 Januari, pemberkasan tahap I harus sudah selesai. Jika ada yang terlambat dan belum pemberkasan, maka dinyatakan gugur,” tuturnya. (fai/uno)


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers