NUNUKAN – Banjir tahunan yang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Nunukan, butuh perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Banjir di wilayah pelosok perbatasan RI–Malaysia ini, berasal dari Sungai Talangkai di Sepulut Sabah Malaysia.
Banjir kemudian mengalir ke Sungai Pampangon. Berlanjut ke Sungai Lagongon ke Pagalungan, yang masih merupakan wilayah Malaysia. Dari Pagalungan, aliran sungai kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui Sungai Labang, Pensiangan dan Sembakung.
Banjir menggenangi Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pensiangan, Lumbis Hulu dan Lumbis, serta Sembakung. “Kami sudah sering suarakan masalah banjir di perbatasan RI–Malaysia ini dalam forum Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia). Kami optimis ini akan menjadi agenda khusus yang dibahas dalam Soseknas,” terang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nunukan Muhammad Amin, Jumat (14/1).
Selama ini, kata Amin, pemerintah daerah rutin membuat laporan dampak banjir dan rencana jangka panjang untuk penanggulangannya. Laporan tersebut selalu diteruskan ke pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat.
Pemerintah daerah juga kerap mengajukan proposal, untuk rencana penanggulangan banjir dalam bentuk proyek pembangunan siring penahan longsor. Bahkan, telah meminta petunjuk dari sejumlah instansi negara seperti BNPB dan kementerian terkait.
“Terakhir kami menerima bantuan APBN untuk penanggulangan banjir di wilayah langganan banjir sekitar tahun 2016/2017. Saat itu turun anggaran Rp 18 miliar untuk pembangunan siring penahan longsor di beberapa titik rawan. Setelah itu tidak ada lagi,” ungkap Amin.
Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pencegahan dan meminimalisir risiko. Dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana), menyiapkan relawan banjir di masing-masing kecamatan terdampak, membangun gudang logistik, serta merencanakan pembangunan posko bencana di kecamatan.
Selama ini, posko penanganan banjir dipusatkan di Kecamatan Sebuku. Segala informasi, pemetaan dan mitigasi bencana dilakukan di posko tersebut. “Sebenarnya Pemerintah Pusat harus melihat ini dengan lebih serius. Karena ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan pemerintah daerah atau provinsi. Ini melibatkan dua negara dan hanya bisa diselesaikan di tingkat pusat,” tuturnya.
Amin memiliki optimisme, pasca kedatangan Menteri Sosial Tri Rismaharini di lokasi banjir di Kecamatan Sembakung, pada Minggu (9/1) lalu.
Kedatangan salah satu pejabat negara tersebut, diharap membawa permasalahan menahun ini. Agar bisa segera ada kejelasan akan penanggulangan banjir di perbatasan RI–Malaysia ini.
“Kita berharap, kedatangan Mensos akan mempressure permasalahan yang sudah lama belum ada solusi ini,” imbuh Amin.
Saat ini, banjir sudah mulai surut. Banjir yang terjadi sejak 4 Januari lalu, menjadi salah satu peristiwa banjir dengan daya rusak tinggi. BPBD Nunukan mencatat sebanyak 79 desa, 3.179 unit rumah, 3.753 KK (Kepala Keluarga) dan 10.887 jiwa terdampak.
Jumlah ini jauh lebih besar ketimbang awal 2021. Saat itu, banjir kiriman dari Malaysia ini merendam Desa Butas Bagu, Labuk, Pagar, Tujung, Manuk Bungkul, Atap, Lubakan dan Tagul. Ketinggian banjir mencapai 2,1-4 meter. Tercatat sebanyak 948 rumah dengan 1.552 KK dan 5.682 jiwa terdampak. (*/lik/*/viq/uno)
