MANAGED BY:
SELASA
24 MEI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Senin, 17 Januari 2022 20:18
Bawa Amanah dari Mabes AD

Turut Kawal Pembangunan KIPI

BAWA AMANAH: Danrem 092/Maharajalila Brigjen TNI Rifki diminta untuk turut mengawal pembangunan megaproyek di Kawasan Industri Hijau Indonesia.

TANJUNG SELOR - Menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila Brigjen TNI Rifki diminta mengawal Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) atau sebagai Kawasan Industri Hijau Indonesia.

Di kawasan tersebut sudah dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo, pada 21 Desember 2021. Presiden meminta pemerintah daerah, TNI/Polri mengawal pembangunan kawasan industri terbesar di dunia tersebut. Kawasan yang berlokasi di Tanah Kuning dan Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kaltara.

Rifki mengaku, membawa amanah dari Markas Besar Angkatan Darat (MabesAD), agar menjadi pimpinan yang bisa menjaga wilayahnya secara umum . Namun secara khusus ia diminta untuk mengawal pembangunan megaproyek di Bulungan, Kawasan Industri Hijau Indonesia.

“Ada penekanan yang langsung saya ikuti, baik dari Presiden maupun Pangdam VI Mulawarman agar mengawal proyek itu. Intinya dalam mensukseskan program pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltara,” terangnya, belum lama ini. 

Menurut dia, pengamanan yang dilakukan di kawasan industri itu menyangkut teritorial dan beberapa lainnya. Khususnya yang menjadi kewenangan dari TNI, dalam melakukan pengawalan dan pengamanan megaproyek itu.

“KIPI di Tanjung Palas Timur sudah ada program pembentukan Satuan Teritorial. Jadi pengawalan yang kita lakukan sesuai amanat Presiden saat peresmiannya. Saya kira kita semua sudah paham dan mendengarkan yang diinginkan Presiden,” ungkapnya.

Selain itu, yang menjadi atensi lain merupakan wilayah perbatasan. Pihaknya akan menjaga kedaulatan negara di perbatasan. Tidak boleh ada sejengkal tanah pun, diambil oleh orang asing. Tidak boleh ada warga Kaltara di perbatasan yang terlantar dan mengusik.

“Tak boleh ada yang mengganggu bahkan sampai dilakukan penindakan oleh negara tetangga. Jadi hal prinsip tentang kehidupan bernegara di perbatasan itu, harus kita tegakkan,” tegasnya. (fai/uno) 


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers