TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) mengusulkan tiga pembangunan pelabuhan kepada Kepala Balai Penggelola Transportasi Darat Kaltimtara, kemarin (20/1).
Namun, untuk merealisasikan usulan tersebut membutuhkan kajian terlebih dahulu. Kepala Balai Penggelola Transportasi Darat Kaltimtara Avi Mukti Amin mengatakan, faktor konektivitas dan keselamatan perlu ditingkatkan di KTT, itu merupakan bagian utama dalam pelayanan.
Rencana pembangunan beberapa pelabuhan, dibahas dalam rapat bersama Wakil Bupati KTT Hendrik. Salah satu usulan untuk di Pelabuhan Bebatu yang merupakan desa pusat industri.
“Kami dari Kementerian Perhubungan sangat mendukung dan siap memberikan dukungan. Baik dari segi administrasi maupun aspek pertimbangan teknis,” terangnya.
Hal itu berdasarkan, Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Aspek yang termuat dalam regulasi itu menjadi salah satu kriteria, dalam pengolahan suatu wilayah. Sementara dari sisi anggaran, pihaknya mengakui saat ini dalam proses penjajakan. Nantinya diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau kementerian.
Pengerjaan pelabuhan di KTT, lanjut Avi, masuk dalam skala prioritas oleh Pemerintah Pusat. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini, masih di masa pandemi Covid-19.
“Terpenting dalam pertemuan ini, kami sudah melihat yang perlu dikembangkan,” imbuhnya.
Adapun, tiga usulan kabupaten akan dipelajari terlebih dahulu. Ada modul yang dipelajari terkait mekanisme dan lain-lain. Setelah itu, koordinasi dari hasil pertemuan akan disampaikan ke Direktur Teknis di Jakarta. Peninjauan kelayakan, ketersediaan lahan akan dievaluasi kemudian.
Rencana pembangunan masih panjang, melihat kondisi di lapangan. Menurut Avi. dalam pembangunan tidak perlu terburu-buru. Dalam perencanan bukanlah hal yang instan, tetapi perlu kajian dan pertimbangan lainnya.
“Karena kita harus melihat kesesuaian antara ketersediaan lahan. Pelayanan dokumen lingkungan dan lalu lintas. Paling tidak memahami kondisi wilayah terlebih dahulu,” ungkapnya.
Pemerintah KTT bersedia memfasilitasi lahan untuk pembangunan pelabuhan. Salah satunya Pelabuhan Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir. Wakil Bupati Hendrik mengatakan, lahan sudah dihibahkan oleh Desa Bebatu.
“Kita telah hibahkan lahannya melalui Kepala Desa Bebatu. Jumlahnya sekitar 12 hektare,” jelas Hendrik.
Berkaitan usulan pembangunan pelabuhan tersebut, Wakil Bupati mengharapkan dapat respon cepat dan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. Mengingat, keberadaan pelabuhan yang representatif sangat dibutuhkan. Selain itu, akses laut dan darat di KTT masih perlu pembenahan. Belum ada yang 100 persen secara kelayakan. Pemerintah daerah terus intens membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat berharap mendapatkan perhatian khusus. (*/mts/uno)
