TANJUNG SELOR - Adanya pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, menjadi perhatian Presdien Joko Widodo.
Bahkan, jika tidak ada kendala. Presiden ketujuh Indonesia itu diagendakan kembali mengunjungi Bulungan pada Maret mendatang. Kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu untuk meninjau Kawasan Industri Nasional.
“Ini bukti keseriusan Presdien menjadikan kawasan industri di Tanah Kuning-Mangkupadi. Menjadikan kawasan industri terbesar di Indonesia. Karena pasca groundbreaking akhir tahun lalu, Presiden menargetkan tahun 2024 di kawasan itu sudah ada produksi awal,” terang Bupati Bulungan Syarwani usai memimpin rapat, Jumat (18/2).
Dalam rapat tersebut, Bupati didampingi Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Risdianto. Menurut Syarwani, Presdien juga mengawasi progress capaian di kawasan industri ini.
Diharapkan, jelang kunjungan Presiden pada Maret nanti ada update terbaru yang diterima. Dalam pembahasan rapat, Syarwani mengatakan Kampung Baru, Desa Mangkupadi bakal direlokasi. Akibat terdampak adanya pembangunan KIPI di Tanah Kuning-Mangkupadi. Sehingga perlu langkah percepatan dan ada kejelasan yang harus disikapi.
“Saya harap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk mengawal dan dukungan kita semua. Harus ditindaklanjuti, sehingga ada opsi yang bisa diambil untuk percepatan inventarisasi. Termasuk kelengkapan dokumen aset yang dimiliki untuk direlokasikan,” bebernya.
Target, dua minggu ke depan sudah ketemu masyarakat Kampung Baru untuk sosialisasikan. Mengenai lahan, Bupati ingin masyarakat Kampung Baru tidak hilang aksesnya untuk nelayan, termasuk pengamanan pantai.
Bahkan, lanjut Syarwani, akan segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Palas Timur. Karena penataan ini harus dilakukan awal. Sehingga ke depan tidak ada kekumuhan di kawasan industri itu.
Diharapkan ada percepatan dalam menyusun RDTR. Karena segala dokumen dan support akan didampingi Menko Marves. Termasuk komitmen mengamankan pantai di kawasan itu, untuk tetap bisa menjadi kawasan pariwisata. Nantinya, masyarakat tidak hanya berkunjung ke industrinya. Tapi juga ke wisatanya. (uno2)
