Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Anwar Makarim di Tarakan, melakukan dialog bersama perwakilan para guru se-Kaltara di SD 034, Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Karang Anyar.
TARAKAN–Nadiem mendengar masukan para perwakilan guru, salah satunya terkait program guru penggerak dan keluhan dari guru honorer di perbatasan. Membahas tentang bagaimana kendala pendidikan di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
"Bukan hanya menjadi guru hingga kepala sekolah terbaik, tetapi visi dan misi dari guru penggerak adalah memimpin perubahan terbaik," jelasnya, Kamis (10/3).
Program guru penggerak, kata Nadiem, untuk menguji para guru bisa sukses menjadi kepala sekolah. Harus mengutamakan wilayah 3T dan wilayah yang ekonominya maju seperti kota besar. Perubahan yang bisa dibawa guru penggerak, terutama daerah 3T dampaknya bisa lebih besar dari kota besar. Selain itu, program guru honorer, berkaitan kesejahteraan para guru harus mapan dari sisi ekonomi. Tidak bisa memajukan pendidikan, dengan guru yang belum mampu dari sisi ekonomi. Melainkan guru yang layak dan bisa membuktikan kelayakan. "Sebanyak 300 ribu guru honorer sudah bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Akan diupayakan lagi angka ini bisa semakin besar. Tapi, semua proses seleksi itu tidak sempurna dan ada yang perlu masukan. Formasi juga banyak dari daerah yang belum memasukkan, jadi kami dorong dan mendesak semua kepala daerah ajukan full formasi untuk guru honorer," tegasnya.
Sesuai dengan peraturan pemerintah, dana yang sudah ditransfer ke daerah tidak bisa digunakan untuk apapun. Kecuali untuk membayar guru PPPK dari honorer. Jika uang tersebut tidak digunakan, berarti akhirnya tidak bisa digunakan untuk hal lain. "Jadi, benar-benar ada arahan dari Kementerian Keuangan untuk memperjelas penggunaan anggarannya. Tolong setiap kepala daerah mempersiapkan formasi dan kami dari panitia seleksi nasional akan berusaha untuk menjadikan guru di Indonesia lebih sejahtera dari sebelumnya. Tapi harus ada passing grade untuk standar guru. Semua itu ada perjuangannya," jelas dia.
Di sisi lain, Dirjen Kemendikbudristek juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan SMA 4 dan SMK 4 di Jalan Kusuma Bangsa di sela-sela kunjungan kerja Menteri Nadiem ke Tarakan. Dimulainya pembangunan gedung dua sekolah tersebut tahun ini, merupakan upaya Pemprov Kaltara untuk terus melakukan akselerasi dalam proses pembangunan pendidikan di Kaltara.
Sebelumnya, kegiatan belajar-mengajar dua sekolah harus menumpang ruangan kelas di SMK 2 dan SMA 2. Anggaran pembangunan nantinya berasal dari dana alokasi khusus (DAK) yang bersumber dari APBN yang memang dialokasikan kepada daerah tertentu. Anggaran itu bertujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional.
"Dalam pembangunan gedung dua sekolah tersebut ditargetkan bisa selesai tahun ini. Sehingga tenaga pendidik dan anak didik bisa memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan proses belajar dan mengajar," harapnya.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan, komunitas pendidikan di dua sekolah tersebut bisa menjadi lebih baik, khususnya dalam kegiatan belajar dan mengajar. "Tarakan saat ini masih kekurangan ruang belajar, khususnya di tingkat SMP dan SMA. Sehingga dengan selesainya pembangunan dua gedung sekolah, bisa memenuhi kebutuhan ruang belajar di tingkat SMA," tuturnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan ruang belajar, pihaknya juga sudah menyampaikan ke Kemendikbudristek terkait rencana pembangunan sekolah baru di bagian utara Tarakan. "Kami sudah menyiapkan lahan yang bisa dimanfaatkan," sebutnya. (kpg/sas/dra/k8)
