MANAGED BY:
RABU
06 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Sabtu, 12 Maret 2022 11:39
KIPAS-KIPAS...!! Tambahan Penghasilan Pegawai Segera Cair

TANJUNG SELOR–Pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah, disambut baik para ASN. Pembayaran TPP atau sering disebut tunjangan kinerja daerah (TKD) Desember 2021 serta Januari dan Februari tahun ini sudah bisa dicairkan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menyetujui pencairan TPP. Selanjutnya, daerah yang memiliki kebijakan untuk menindaklanjuti.

Sekprov Kalimantan Utara (Kaltara) Suriansyah mengatakan, TPP menjadi kebijakan kepala daerah, berdasarkan persetujuan dari Kemendagri akan dicairkan. Namun, untuk besaran TPP tersebut pihaknya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Tidak ada penurunan. Mungkin jika ada kenaikan tentu tidak besar karena disesuaikan dengan keuangan," jelasnya, Kamis (10/3). Setelah disetujui Kemendagri, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang langsung membuat surat keputusan (SK) pencairan TPP dan telah ditandatangani.

"SK sudah ditandatangani gubernur. Biasanya di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing mencairkan. Jadi berdasarkan SK gubernur masing-masing OPD bisa mencairkan," tegasnya.

Masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Kaltara juga sudah bisa melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi Setprov Kaltara dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait pencairan TPP. Meski dia tidak disebutkan target pencairan, Suriansyan yakin, mekanisme pencairan sudah diketahui masing-masing OPD. Apalagi tidak ada target karena sesuai kewenangan berada di OPD masing-masing.

"Mudahan semua OPD sudah bisa mencairkan bulan ini. Agar ASN bisa memanfaatkan TPP tersebut," jelasnya.

Pada prosesnya, pemberian TPP harus melalui permohonan persetujuan TPP dari pemerintah daerah yang ditujukan Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta tembusan ke Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemendagri. "Persetujuan oleh Kemendagri diperlukan karena belum diterbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang TPP. Adapun Biro Ortala melakukan validasi penjabaran TPP dan dokumen lainnya," pungkas dia. (kpg/fai/dra/k8)

 


BACA JUGA

Selasa, 05 Juli 2022 20:42

DPB Kaltara Naik 1.202 Pemilih

TANJUNG SELOR - Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I…

Selasa, 05 Juli 2022 20:40

Kerugian Negara Ditaksir Rp 1,1 M

TIGA tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan…

Selasa, 05 Juli 2022 12:35

Perusahaan Minta Ganti Sewa Lahan, Pemkab Tana Tidung Didesak Bayar Rp 50 Miliar

TANA TIDUNG–Status lahan milik PT Inhutani, dengan Pemerintah Kabupaten Tana…

Senin, 04 Juli 2022 21:12

Usulan DAK Fisik Rp 588,74 M

TANJUNG SELOR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara…

Senin, 04 Juli 2022 21:10

Kerap Ditangkap, Lakukan Aksi Mogok, Akhirnya Kapal Angkut Sembako Diperbolehkan Beroperasi

NUNUKAN - Aksi mogok beroperasi bagi kapal angkutan pedalaman di…

Sabtu, 02 Juli 2022 21:20

Alur Pelayaran di Sini Belum Tuntas, Mulai Budidaya Rumput Laut hingga Ada Ranjau

TARAKAN - Alur pelayaran di perairan Kabupaten Nunukan dan Kota…

Sabtu, 02 Juli 2022 21:15

Pengembangan Kasus Sabu Terkendala Jaringan Terputus

TARAKAN - Pemusnahan barang bukti sabu hasil pengungkapan Satreskoba Polres…

Jumat, 01 Juli 2022 20:52

Mewakili Kaltara di MTQ Nasional XXIX di Kalsel

Mendapatkan juara I dalam kategori Tahfidz Qur'an, Ade Abdurrahman pun…

Jumat, 01 Juli 2022 20:51

Masuk Hutan Kota Ini, Hanya Dibikin Satu Akses

TANJUNG SELOR - Hutan Kota Bunda Hayati Tanjung Selor dikonsep…

Jumat, 01 Juli 2022 11:03

Usulan Bangun Rumah Sakit Jiwa di Kaltara Belum Disetujui

TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers