TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi provinsi pertama di Pulau Kalimantan, yang menghibahkan lahan untuk pembangunan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Penyerahan lahan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro dan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Selasa (15/3). Lahan yang dihibahkan tersebut memiliki luasan 4.006 meter persegi, dengan nilai Rp 243 juta.
“Di Pulau Kalimantan, untuk tingkat provinsi baru Kaltara yang hibahkan lahan. Untuk tingkat kabupaten, di Kalimantan Selatan ada tiga kabupaten dan Kalimantan Barat terdapat satu kabupaten. Yang hibahkan lahan untuk pembangunan kantor Bawaslu,” ujar Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro, yang ditemui usai meninjau lokasi lahan Kantor Bawaslu Kaltara, (15/3).
Lahan Kantor Bawaslu Kaltara yang akan dibangun berada di Kilometer 2, berdekatan dengan lokasi miliki KPU Kaltara. Dengan penyerahan lahan tersebut di Kaltara, Gunawan berharap bisa diikuti gubernur lainnya di Pulau Kalimantan. Pasalnya, sesuai perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa ada kewajiban memberikan dalam fasilitasi sarana dan prasarana serta personel untuk KPU dan Bawaslu.
Menurut Gunawan, kehadiran Bawaslu memiliki kontribusi besar terhadap pemerintah daerah. Khususnya untuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Ada 13 indikator yang merupakan sumbangsih Bawaslu. Tiga diantaranya, yakni pertama penciptaan terhadap pemilu jujur dan adil. Lalu, dalam partisipasi politik dengan kebijakan pengawasan Bawaslu mendukung indeks demokrasi. Ketiga, tolak ukur agar pemilu berjalan dengan lancar ada kontribusi Bawaslu.
“Sangat benar, sinergi Bawaslu dan pemda, termasuk kejaksaan dan kepolisian untuk tingkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” tuturnya.
Dalam proses pembangunan kantor nantinya, lanjut Gunawan, masih terkendala dengan berlakunya moratorium pembangunan. Namun, jika tanah sudah sertifikat atasnama Bawaslu, maka bisa minta untuk ajukan izin kepada Presiden. “Sampai hari ini belum mendapat izin karena ekonomi negara belum pulih. Bahkan, ketentuan pada 2023 mendatang, defisit tidak boleh tiga persen,” ungkapnya.
Gunawan menilai, lokasi lahan yang berdekatan dengan KPU Kaltara bisa dibangunkan juga Graha Pemilu. Yang nantinya dapat dijadikan pelataran demokrasi. “Jika ada yang berdemo, dipersilakan. Tetapi demo yang tertib tak anarkis. Bila terwujud membangun Graha Pemilu di Kaltara, itu merupakan hal yang luar biasa,” harap Gunawan.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, penyerahan lahan merupakan inisiasi sejak awal menjabat sebagai gubernur. Mengingat, selama ini untuk Kantor Bawaslu dan KPU Kaltara masih mengontrak rumah toko (Ruko). “Ruko dengan kondisi sempit dan kecil. Maka, kita siapkan lahan dan Kantor Bawaslu maupun KPU Kaltara pun bersebelahan,” tuturnya.
Mengenai perlu adanya Graha Pemilu, lanjut Zainal, bisa saja terwujud. Asalkan, anggaran tidak defisit, sehingga bisa disisihkan untuk pembangunan Graha Pemilu. Namun, perlu juga mendapat bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat. (uno2)
