TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah daerah agar terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Khususnya yang berkaitan dengan anggaran.
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menegaskan, pemerintah daerah harus lebih agresif. Sebab banyak dana di pusat, khususnya di sejumlah kementerian. Misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK), jika daerah tidak agresif meminta. Maka tidak akan mendapatkannya.
“Selain berkoordinasi langsung ke pusat, bisa juga saat Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Itu harus agresif, kalau pasif saja tak dapat apa-apa,” ungkapnya, Selasa (29/3).
Bahkan, DPD pun siap mengawal aspirasi daerah di nasional. DPD juga mendapatkan informasi, terkait banyak program di daerah yang tengah berjalan. Mulai dari jalan perbatasan hingga Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI). Pihaknya, akan menampung aspirasi daerah untuk ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat. Sebagai upaya menginventarisir masalah pembangunan di Kaltara.
Dengan harapan, Kaltara bisa cepat maju akselerasinya, mengejar ketertinggalan dari provinsi lain. “Kami ingin menyerap aspirasi sekaligus mendata. Nantinya menindaklanjuti ke pemerintah di tingkat nasional. Mana yang menjadi tugas nasional, lalu tanggungjawab provinsi diserahkan untuk diselesaikan. Begitu juga dengan kabupaten dan kota,” bebernya.
Beberapa hal mendasar, misalnya akses jalan perbatasan yang saat ini sangat sulit dilalui. Misalnya dari Kaltim ke Apau Kayan yang masih belum tembus. Bahkan sempat, kebutuhan bahan pokok didapatkan dari negara tetangga. Sehingga, tidak bisa dapat subsidi sembako.
“Untuk jalan ke Apau Kayan, nanti kami akan memanggil pihak Sumalindo. Untuk mendiskusikan statusnya,” imbuh Mahyudin. Bahkan, akan berdiskusi dengan Kementerian Kehutanan, terkait status perusahaan. Termasuk izin HGU sampai kapan, sudah habis atau berlangsung. Apabila masih, nanti diminta kerjasama untuk perbaiki jalan itu agar bisa diakses masyarakat. (fai/uno)
