NUNUKAN – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun 2021 dibahas dalam rapat paripurna bersama DPRD, Kamis (31/3).
Dalam LKPJ tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami tren kenaikan positif dibanding sebelumnya. “Tahun 2020, IPM kita 65,79 persen, Sedangkan tahun 2021 ditargetkan 66,83 persen dan terealisasi 66,46 persen. Yang berarti naik 0,67 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujar Wakil Bupati Nunukan Hanafiah.
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan, dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Sayangnya, kenaikan IPM dibarengi dengan kenaikan tingkat pengangguran terbuka.
“Tingkat penangguran terbuka tahun 2020 sebesar 4,15 persen. Tahun 2021 sebesar 4,24 persen atau naik 0,9 persen,” sebutnya.
Selanjutnya untuk presentase kemiskinan tahun 2020 sebesar 6,36 persen. Tahun 2021 ditargetkan 5,5 persen dan terealisasi 6,24 persen atau mncapai 86 persen. Artinya, ada penurunan 0,12 persen. Pertumbuhan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) tahun 2020 sebesar 0,93 persen. Tahun 2021 mencapai 4,07 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,7 persen atau naik 3,14 persen.
Pendapatan per kapita penduduk tahun 2020 sebesar Rp 132,68 juta. Tahun 2021 menjadi Rp 141,92 juta dari target Rp 116,95 juta atau naik Rp 9,24 juta. Gini Ratio tahun 2020 sebesar 0,262 persen. Tahun 2021 menjadi 0,285 persen dari target 0,270 persen.
Menurut Hanafiah, tidak tercapainya indikator makro daerah disebabkan pandemi Covid-19. Termasuk pembatasan kegiatan masyarakat, yang menyebabkan menurunnya sektor perekonomian masyarakat. Kabupaten Nunukan memiliki sumber pendapatan dari sejumlah sektor, baik PAD dan sumber pendapatan sah lain. Pendapatan daerah ditargetkan Rp 1,34 triliun, direalisasikan Rp 1,39 triliun atau tercapai 104,02 persen.
Rinciannya, pendapatan dari PAD yang ditargetkan Rp 113,73 miliar terealisasi Rp 176,07 miliar atau 154,81 persen. Pendapatan transfer ditargetkan Rp 1,19 Triliun terealisasi Rp 1,18 triliun atau tercapai 99,41 persen. Pendapatan lain-lain dengan target Rp 35,48 miliar, terealisasi Rp 34,15 miliar atau 96,25 persen.
Sementara untuk belanja daerah, dianggarkan Rp 1,37 triliun, direalisasikan Rp 1,33 triliun atau 97,02 persen. Untuk belanja modal, dialokasikan Rp 208,50 miliar dengan realisasi Rp 190,17 miliar atau 91,21 persen.
Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta sejumlah aset lainnya.
Untuk item belanja tidak terduga, dialokasikan Rp 8 miliar dengan realisasi Rp 4,51 miliar atau 56,38 persen. Belanja transfer dialokasikan Rp 264,93 miliar, direalisasikan Rp 266,42 miliar atau 100,56 persen.
Selanjutnya, pembiayaan daerah netto yang merupakan jumlah penerimaan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah. Target pembiayaan netto Rp 32,98 miliar, terealisasi Rp 34,79 miliar atau 105,46 persen. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SILPA tahun 2020. Berupa penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman, dapat direalisasikan Rp 36,29 miliar. Pengeluaran pembiayaan daerah yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemda ke PDAM terealisasi Rp 1,5 miliar dan SILPA tahun 2021 sebesar Rp 96,78 milyar. (adv/*/lik/*/viq/uno)
