TANJUNG SELOR - Sejumlah usulan dan pokok pikiran telah disampaikan saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang terlaksana di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Kamis (7/4).
Usulan yang disampaikan dari seluruh kepala daerah hingga anggota DPRD Kaltara, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan stakeholder lainnya. Dalam Musrenbang tersebut, terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Pemprov Kaltara ingin mewujudkan perubahan dalam kebijakan strategis pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus mengenal sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam memberikan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” terang Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, Kamis (7/4).
Namun, masyarakat Kaltara juga dituntut melakukan penguasaan digitalisasi. Saat ini, suka atau tidak suka masyarakat harus berkompetensi di bidang digitalisasi. Terlebih kebijakan nasional saat ini dipengaruhi industri global.
“Kaltara harus berpacu mengembangkan digitalisasi di semua sektor ekonomi. Makanya, harus sinkron kebijakan dan usulan yang disampaikan kabupaten dan kota, provinsi serta pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Bertius mengatakan, setelah Musrenbang, akan melakukan penyusunan rancangan akhir RKPD. Di mana berusaha menelaah yang disampaikan dalam Musrenbang. Termasuk pokok pikiran dewan, baik tertulis maupun yang disampaikan saat Musrenbang.
“Usulan dan masukan, kita bahas bersama OPD di Kaltara. Untuk dirumuskan dalam rencana kerja 2023. Jika sudah selesai, kita lakukan koordinasi. Jika disepakati maka akan disampaikan ke Kemendagri,” ungkapnya.
Kemendagri akan melihat keselarasan dan konsistensi antara dokumen. Sesuai dengan kewenangan atau tidak. Jika selesai, maka akan ditetapkan pada Juni minggu ke-4.
Terpisah, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengakui, telah mengusulkan pokok pikiran. Utamanya pada ruas jalan di perbatasan yang harus menjadi prioritas. Termasuk bidang pendidikan dan kesehatan.
“Ada ratusan pokok pikiran yang kita usulkan. Nanti menyesuaikan dengan kemampuan daerah,” singkatnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan pun mendesak Pemprov Kaltara untuk mengakomodir usulan. Agar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, khususnya sejumlah prioritas.
Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menegaskan, pemkab memiliki sejumlah usulan. Namun yang menjadi prioritas hanya beberapa saja. Mengusulkan penataan kawasan perikanan dan pertanian. Meliputi pembangunan kawasan Agro Tekno Park. Kemudian, meminta adanya pembangunan dan peningkatan kawasan jalan usaha tani serta penambahan kuota pupuk bersubsidi.
“Kuota pupuk bersubsidi menjadi perhatian khusus. Karena harganya semakin meningkat. Sehingga petani kewalahan dan berharap adanya penambahan kuota subsidi,” harapnya.
Selanjutnya, peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di pesisir Nunukan. Sebab beberapa waktu lalu, sudah dibuat perencanaan oleh Pemprov Kaltara. Kemudian, pembangunan jaringan listrik dari Long Bawan menuju kebutuhan jaringan listrik Kantor Camat Krayan Timur.
