MANAGED BY:
SELASA
24 MEI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 13 Mei 2022 20:49
Bukan Wewenang Provinsi, Dua Tahun PT BTM Tanpa Pengawasan
Abdul Hadi

TANJUNG SELOR - Berdasarkan data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara (Kaltara), PT Banyu Telaga Mas (BTM) yang saat ini disangkut pautkan dengan kasus HSB memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). 

Akan tetapi, belum diketahui kapan PT BTM mulai melakukan kegiatan penambangan emas di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Dinas ESDM Kaltara Abdul Hadi menjelaskan, pengawasan bukan menjadi wewenang provinsi. Akan tetapi, dipastikan PT BTM memiliki IUP yang menjadi salah satu kelegalan dalam menjalankan usaha pertambangan. 

Namun, sudah dua tahun sejak pengalihan kewenangan ke pusat, ESDM Kaltara tidak mengawasi. Sebab kewenangan telah beralih dan tidak ada kewenangan di provinsi.

“Dari Dinas ESDM yang legalnya sejauh kami tahu, sebelum kewenangan perizinan khusus minerba dialihkan ke pusat. Di Sekatak itu ada perusahaan legal. Status sudah OP (Operasi Produksi). Namanya PT Banyu Telaga Mas,” ujarnya, Kamis (12/5).

Saat kewenangan dialihkan ke Pemerintah Pusat, maka kegiatan pembinaan dan pengawasan pun beralih. Alhasil, pihaknya sudah tidak pernah lakukan peninjauan ke lapangan terhadap kegiatan PT BTM. Termasuk adanya penambangan ilegal di Sekatak. Bila berbicara penambangan ilegal, tupoksi Dinas ESDM. Apalagi sudah masuk tindakan pidana. 

Kasus ilegalnya, bukan tupoksi Dinas ESDM. Kecuali diminta secara langsung dan bukan sebagai leader. Misalnya, dalam hal memberikan masukan untuk kegiatan pertambangan yang baik dan benar. 

Apalagi, PT BTM izinnya saat itu masih di provinsi, sekitar tahun 2018. Berakhir pada 2023 mendatang. “Sejauh yang saya tahu, selama naik ke OP, syarat dan ketentuan pasti sudah dipenuhi. Ketika perusahaan memulai kegiatan, kita akan mengurusi dulu setiap tahunnya. Perusahaan harus menyusun rencana kerja dan anggaran biaya. Dokumen itu dievaluasi dan pemerintah harus tahu,” bebernya. 

Pihaknya tidak mengetahui lagi aktivitas dan kondisi PT BTM. Sebab belum diberikan kewenangan. Tim pernah diturunkan ke lapangan pada tahun 2019 lalu untuk mengawasi PT BTM, termasuk tambang ilegalnya. 

“Kemana arah perusahaan, apakah membangun infrastruktur, menambang, atau lanjut ekplorasi kita belum tahu. Yang kita tahu. luasan konsesinya yang mencapai 4.381,67 hektare,” tuturnya.

Soal dipihak ketigakan, ia mengatakan tergantung kebijakan perusahaan. Di Dinas ESDM hanya PT BTM saja. Apalagi, ada yang dinamakan kontraktor dan sub kontraktor. Akan tetapi, harus punya izin usaha jasa pertambangan. (fai/uno)


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers