TANJUNG SELOR - Hingga kini, belum diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemilihan umum (Pemilu), serta Pilkada (a pemilihan Kepala Daerah) yang akan dilaksanakan serentak di 2024 mendatang. Informasinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Provinsi Kaltara serta daerah lain, masih menyusun kebutuhan anggarannya.
Kepada media ini, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami menjelaskan, penyusunan anggaran telah dikoordinasikan dengan KPU RI. Hal itu didasari oleh tahapan pemilu. KPU RI juga masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR RI, terkait penyiapan alokasi anggaran Pemilu 2024. Di daerah, selain fokus konsolidasi persiapan Pemilu 2024, juga sedang fokus menyusun anggaran Pilkada 2024 yang didanai sepenuhnya APBD.
"Sementara kita masih pegang gambaran tahapan Pilkada 2020. Kami asih menyusun, dan terus jalan dengan mempedomani setidaknya gambaran tahapan pada Pilkada 2020," jelasnya, Senin (16/5).
Pihaknya juga menunggu arahan KPU RI, terkait sharing anggaran. Karena pemilu dilaksanakan serentak, dengan Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota, perlu menyusun anggaran sharing. Pengalaman Pilkada sebelumnya, ada sharing anggaran. Ada yang bisa di sharingkan ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu yang wajib di masing-masing daerah. Seperti pengadaan logistik surat suara.
"Surat suara Pilgub jadi tanggung jawab provinsi, begitu juga dengan surat suara Pilkada Bupati dan wali kota di masing-masing kabupaten/kota," bebernya.
Sementara, lanjut dia, yang bisa disharing itu seperti dana sosilisasi. Bisa juga saling mengurangi antara anggaran kabupaten/kota dan provinsi. Supaya sosilisasi bisa lebih masif. Dan juga, anggaran untuk penyelenggara ad hoc. "Tinggal kita atur yang mana dibiayai provinsi dan kabupaten/kota," ungkapnya.
Pihaknya juga berharap, dalam waktu dekat KPU di provinsi sudah selesai menyusun anggaran. Begitu juga dengan KPU di kabupaten/kota yang juga sedang menyusun, diharapkan bisa selesai. Kemudian, hasil yang disusun tidak sepenuhnya bisa dijalankan sendiri. Harus ada konsultasi dengan KPU RI. Untuk mendapatkan supervisi apakah sudah benar atau ada masukan lain.
"Kami harap Pemprov dan DPRD juga punya sikap yang sama. Setidaknya ada saving anggaran mulai tahun ini, agar tidak menumpuk di 2023. Seperti yang dilakukan daerah lain. Karena nanti dipakai 2024," terangnya.
Prinsipnya, KPU Kaltara menyusun secara terukur berdasarkan PKPU, Permenkeu, dan Permendagri, bukan asal menyusun. Namun juga punya dasar. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, komunikasi dengan Pemprov masih terus dilakukan. Pihaknya, akan segera menghadap untuk menyampaikan usulan Pilkada.
"Secara resmi belum menghadap, tunggu setelah selesai penyusunan itu. Dengan Ketua DPRD juga sudah ketemu meski tidak secara resmi, sudah saya sampaikan untuk nanti izin menghadap menyampaikan usulan anggaran Pilkada," kata dia.
Target penyelesaian penyusunan sebelum masuk tahapan pemilu 2024. Diperkirakan akan mulai Juni 2022 ini. Komunikasi dengan Komisioner Koordinator Kaltara, juga telah dilakukan. Komunikasi sudah dilakukan. Dalam waktu dekat, Mei - Juni ada rencana pelaksanaan konsolnas (Konsolidasi Nasional), KPU Kaltara juga terlibat dalam konsolnas itu.
"Saya pribadi sudah kordinasi dengan korwil Kaltara Bu Betti dan Wakilnya Pak Idham," sebut dia. Terpisah, Sekretaris Provinsi (Sekorov) Kaltara Suriansyah mengaku belum melakukan pertemuan dengan KPU Kaltara. Meski sebelumnya sudah ada rencana melakukan pertemuan.
"Akan kita bahas dulu dalam waktu dekat. Kita menunggu juga dari KPU Kaltara," pungkasnya. (fai)
