MANAGED BY:
JUMAT
02 DESEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 03 Juni 2022 20:30
Sudah Diberhentikan Sebagai Anggota PAN

Arief Hidayat Ajukan Tuntutan ke Mahkamah Partai

KHAERUDDIN ARIEF HIDAYAT

TARAKAN – Mantan Wakil Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat telah dinyatakan bebas dari jeruji besi. Setelah Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda menerima banding. 

Namun, Khaeruddin Arief Hidayat diketahui saat ini sudah diberhentikan sebagai anggota Partai Amanat Nasional (PAN). Pemberhentian tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), pada 13 April lalu dan ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. 

Di dalam SK Pemberhentian Tetap, salah satu pertimbangan Arief diberhentikan yaitu sejak 2 Februari lalu saat ditahan dalam Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Tarakan oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan dalam kasus pidana khusus, korupsi. Arief dianggap tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Anggota DPRD Kaltara. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Saat dikonfirmasi, Arief mengungkapkan, sudah menerima surat pemberhentian dari anggota PAN dan surat pengusulan Pergantian Antarwaktu (PAW). Ia dianggap melakukan pelanggaran aturan partai, dengan melakukan tindak pidana korupsi. 

Dengan adanya putusan PT Samarinda yang menyatakan ia tidak bersalah dan dalam putusan tersebut. Ia berhak mendapat pemulihan, baik dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. “Kalau dasar surat DPP, saya berharap DPP bisa menganulir surat itu, karena keputusan sudah keluar. Kalau saya sudah tidak masalah,” terangnya, Kamis (2/6).

Ia pun sudah mengajukan tuntutan ke Mahkamah Partai per 31 Mei lalu. Kepada Mahkamah Partai, ia memasukkan surat  pemberhentian dirinya dari DPP,  surat PAW dari DPW PAN Kaltara dan surat putusan dari PT Kaltim. Ia berharap melalui Mahkamah Partai, surat pemberhentian dan mencabut surat yang dilayangkan ke DPRD untuk proses PAW.

Ia juga sudah menyampaikan kepada DPRD Kaltara agar tidak melanjutkan proses PAW. Bahkan kepada DPW PAN Kaltara, ia sudah menyampaikan hal yang serupa. Dari pernyataan Ketua DPW Kaltara kepada dirinya, nantinya DPW akan dikomunikasikan ke DPP. “DPP juga menganjurkan agar saya bersurat ke Mahkamah Partai, beserta dengan hasil putusan di PT,” tuturnya.

Namun ia berharap PAN bisa membatalkan SK Pemberhentian tersebut. Apalagi di dalam SK terdapat poin yang menyatakan, segala sesuatu yang terdapat dalam SK  dapat diubah dan diperbaiki kembali seperlunya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. 

“Artinya surat yang keluar diawal tidak ada yang keliru. Lalu putusan ini tidak ada yang salah dan sesuai prosedur. Sehingga kita berharap semua bisa kembali normal,” harapnya.

Apabila partai tetap bersikukuh dengan SK Pemberhentian tersebut, menurut Arief, masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Salah satunya menuntut ke Mahkamah Partai hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan upaya hukum perdata. 

Ia menegaskan, sesuai aturan KPU, proses PAW terhadap anggota DPRD tidak bisa dilakukan apabila proses hukum belum inkrah. 

"Saya tidak terlalu jauh untuk ke sana (upaya hukum). Karena tentu peluang dan harapan ini baru diketahui oleh DPP. Saya berharap DPP bisa bijak dalam mengambil keputusan,” tegasnya.

Saat ini surat dari DPP dan DPW PAN Kaltara pun sudah masuk ke Sekwan DPRD Kaltara untuk dilakukan proses PAW pada 25 April lalu. Ia pun berharap proses tersebut tidak dilanjutkan. 

Pertimbangan lainnya, Arief dianggap melanggar Anggaran Dasar PAN Bab VI Pasal 12 ayat (3) dinyatakan bahwa, sanksi adalah tindakan yang diputuskan oleh partai terhadap anggota maupun pengurus partai. Yang melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai. 

Melalui beberapa hal yang menjadi pertimbangan, DPP PAN pun memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Arief, sejak SK tersebut diterbitkan. Selain itu, terhadap Arief dicabut kedudukan, hak dan statusnya sebagai anggota PAN. KTA Arief sebagai anggota PAN pun dicabut. 

Arief juga dibebaskan dari tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anggota PAN dan diberhentikan dari seluruh jabatannya. Baik di dalam PAN maupun jabatan di luar partai, yang ada kaitannya dengan posisinya sebagai anggota PAN. Bahkan status kedudukan Arief sebagai anggota DPRD Kaltara Periode 2019-2024 dari Fraksi PAN pun ditarik. 

Saat dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPW PAN Kaltara Makbul mengakui, jika surat itu benar adanya. Mesti begitu, ia mengakui jika surat pemberhentian terhadap Arief keluar sebelum yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding hingga dinyatakan vonis bebas.

“Betul memang ada surat DPP PAN tertanggal 25 April lalu tentang surat keputusan. Kemudian 25 Mei itu juga ada surat dari DPP, ternyata pada 30 Mei lalu ada keputusan banding dari yang bersangkutan,” ujarnya.

Ketidaktahuan itu, pihaknya masih membahas persoalan dalam internal PAN. Namun pihaknya akan menyerahkan seluruhnya keputusan tersebut kepada DPP PAN.

“Tapi di dalam surat nomor 5 menyatakan, segala sesuatu yang terdapat di dalam keputusan dapat diubah dan diperbaiki kembali seperlunya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Kami rasa DPP juga nanti akan memberikan surat terbaru,” bebernya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pengamat Hukum Universitas Borneo Tarakan Syafruddin mengungkapkan, proses PAW yang dilakukan DPW PAN Kaltara harus diberhentikan dan dibatalkan untuk sementara waktu. “Karena Arief untuk sementara dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Ditambahkan, surat pemberhentian yang dikeluarkan PAN merupakan cacat. Sebab dasarnya surat tersebut tidak sesuai dengan proses hukum yang dijalani Arief. “Yang diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan putusan pengadilan menyatakan tidak,” bebernya.

Bahkan ia sudah memperingatkan DPW PAN Kaltara, agar tidak memberhentikan Arief. Lantaran putusan hukum belum inkrah dan masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh. “Kalau diberhentikan sementara, sambil tunggu putusan inkrah,” tegasnya. (sas/uno)


BACA JUGA

Jumat, 02 Desember 2022 07:55

UMK Bulungan Diproyeksi Rp 3.362.895

TANJUNG SELOR – Usai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan…

Jumat, 02 Desember 2022 07:43

Menembus Krayan, Bangun 40 Jembatan Semi Permanen

TANJUNG SELOR - Pembangunan jalan nasional dari Krayan di Kabupaten…

Jumat, 02 Desember 2022 07:36

Kesiapan Pemda Sambut Investor

TANJUNG SELOR – Penandatanganan kesepakatan bersama terjalin antara Pemerintah Kabupaten…

Kamis, 01 Desember 2022 09:25

Penguatan Regulasi Sentra Gakkumdu

ARAH kebijakan penanganan pelanggaran Pemilu yang ditangani Sentra Penegakkan Hukum…

Kamis, 01 Desember 2022 09:16

APBD Kaltara Naik Rp 528,9 M

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Dewan Perwakilan Rakyat…

Kamis, 01 Desember 2022 08:46

Jual Sirip Ikan Pari Terancam 8 Tahun

TANJUNG SELOR – Dugaan tindak pidana penjualan sirip ikan pari…

Kamis, 01 Desember 2022 08:42

Masih Ada 12 Kilometer Belum Diperbaiki

TANJUNG SELOR – Peningkatan jalan nasional di wilayah Kalimantan Utara…

Rabu, 30 November 2022 01:36

Pendalaman Dugaan Pungli di KSOP Tarakan, Polisi Periksa 50 Agen Kapal

TARAKAN - Penyidikan masih dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)…

Rabu, 30 November 2022 01:33

Niat Nikah Secara Sah Malah Ditipu

TARAKAN - Kantor Urusan Agama (KUA) Tarakan Timur mendapatkan laporan…

Rabu, 30 November 2022 01:28

Beberapa Jalan di Bulungan Usulkan Naik Status Jadi Jalan Nasional

TANJUNG SELOR - Beberapa ruas jalan yang saat ini menjadi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers