TANJUNG SELOR - Gerakan pangan dan produk lokal merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Agar terjadi perputaran ekonomi dan menguntungkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Namun, yang menjadi persoalan saat ini, penurunan pendapatan daerah. Sebab, belum maksimal dalam pelaksanaannya. “Kita berhadapan dengan kenyataan, ada penurunan pendapatan daerah,” ujar Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, Minggu (5/6).
Ia berharap, dari sisi masyarakatnya bisa ditingkatkan aktivitas dan semangat. Sehingga, ketersediaan pangan bisa memenuhi kebutuhan. Apalagi, harus ada catatan persoalan pangan dan produk lokal. Pangan misalnya, perlu dicatat persoalan pangan dalam hal tingkat kebutuhannya. “Ini tidak akan pernah hilang dalam konsep hidup manusia, sehingga kita harus kreatif mengelola pangan lokal ini,” harapnya.
Menurut dia, cermin maju adalah produk. Maju itu, ketika masyarakatnya mampu menciptakan produksi. Karena produksi itulah memenuhi kebutuhan makan maupun minum.
“Ini yang kita dorong untuk berkembang. Apalagi dalam hal ini, kebijakan yang kita berikan untuk membantu pelaku UMKM,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kaltara Marli Kamis mengatakan, pengembangan produk lokal dan penguatan UMKM. Secara teknis, implementasi program dan kegiatan di lapangan bisa berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran. Mengingat, tidak semua masyarakat bekerja di perusahaan. “Soal produk lokal dan UMKM, itu bagus. Tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan saja,” singkatnya. (fai/uno)
