TANJUNG SELOR – Beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan diminta segera memperbaiki, yang menjadi catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara.
Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto, ada beberapa kegiatan yang menyangkut pendanaan dan lain sebagainya. Meskipun, kegiatan fisik sebagian telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Rekomendasi BPK untuk dilakukan perbaikan, seperti nomenklatur, nomor rekening, pembelanjaan dan hal teknis yang lain.
“Kesempatan kita untuk lakukan perbaikan dari rekomendasi itu, Termasuk dana hibah, mesti kita perbaiki kembali. Nanti semua ini muncul rencana kerja kepala daerah, merupakan perbaikan yang kedua kalinya,” ungkap Risdianto, kemarin (6/6).
Risdianto menegaskan terhadap Kepala OPD, dalam persetujuan APBD agar segera melaksanakan serangkaian kegiatan yang sudah terjadwal. Termasuk, menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa.
“Tahun depan programnya lebih cepat dibandingkan tahun ini. Karena perbaikan ini kunci dari sisi pelaksanaan program kegiatan. Jika lambat dari pengadaan barang dan jasa, tentu berdampak juga pada kegiatan fisik,” tuturnya.
Risdianto menekankan, pembangunan yang sifatnya mendasar untuk segera dikerjakan. “Kalau bisa di awal-awal tahun sudah selesai semua, untuk pengadaan barang dan jasa. Kecuali memang ada beberapa yang mengalami keterlambatan, misalkan anggaran yang bersumber dari Bankeu (Bantuan Keuangan),” ujarnya.
Kepala OPD juga diminta untuk membuat timeline atau penjadwalan. Hal itu sebagai bahan evaluasi dalam menilai kinerja. Termasuk penguatan dalam aspek pengendalian yang dilaksanakan oleh bagian pembangunan. (*/mts/uno)
