MANAGED BY:
KAMIS
18 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Rabu, 08 Juni 2022 20:17
5.833 Tenaga Honorer di Nunukan Terancam Nganggur
PERJUANGAN HONORER: Tenaga PPPK di Nunukan saat mengikuti seleksi beberapa waktu lalu.

NUNUKAN – Adanya kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), untuk menghapus tenaga honorer paling lambat 28 November 2023, menjadi keluhan juga di Kabupaten Nunukan.

Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berpotensi 5000 tenaga honorer di Nunukan bakal menganggur.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Surai meminta, ada kebijakan khusus untuk masalah penghapusan tenaga honorer.

“Di Nunukan, khususnya di wilayah pedalaman, tenaga honorer diperbantukan karena ASN yang minim. Jika itu dihapus, bisa terjadi ketimpangan, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,” terangnya, Selasa (7/6). 

Surai menegaskan, Kabupaten Nunukan masih belum memiliki sumber daya mumpuni untuk menopang dan mendukung pelayanan maksimal. Khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Jika perlakuan terhadap perbatasan negara disamaratakan dengan wilayah Jawa, dampaknya sangat terasa dan cukup riskan. Baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Terhadap kebijakan tersebut, Surai mengakui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan belum punya solusi atas potensi ratusan pengangguran.

Sejauh ini, yang dilakukan Pemkab Nunukan sebatas menaikkan moral para ASN dan menyiapkan mental maupun fisik. Untuk lebih ekstra dalam melayani masyarakat. 

“ASN harus lebih bekerja keras, karena pekerjaan yang biasanya dilakukan dengan bantuan tenaga honorer, harus dilakukan sendiri. Untuk honorer, berharap ada solusi lain, kita masih memikirkannya sambil jalan,” ungkapnya. 

Data BKPSDM Nunukan mencatat ada 3.787 ASN, dengan jumlah tenaga honorer sebanyak 5.833 orang. Selain itu, ada 61 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 3 diantaranya merupakan penyuluh pertanian.

“Penghapusan tenaga honorer menjadikan pemkab dilematis. Jika berhitung, dampak ekonomi akan cukup terasa,” imbuhnya. 

Kabupaten Nunukan menjadi salah satu kabupaten yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Di mana pertukaran tradisi, budaya dan ekonomi terjadi setiap harinya. “Baik buruknya Nunukan, dinilai dari kondisi perbatasan. Kami berharap perlakuan khusus karena ini juga tentang marwah NKRI,” tegasnya.

Di sisi lain, saat ini kemampuan keuangan Nunukan sedang dalam kondisi tidak baik. Tenaga PPPK juga belum terakomodir dalam APBD, karena butuh benar-benar memperhitungkan pengeluaran bagi pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.

“Kita perlu berhitung untuk anggaran gaji dan tunjangan. Kalau gaji ditanggung APBN, sebenarnya pemkab memiliki kemampuan. Sayangnya baik gaji atau tunjangan, semua tanggungan pemkab,” tuturnya. 

Belum lagi, kualifikasi pendidikan honorer di Nunukan belum memenuhi syarat untuk standar formasi bidang pendidikan dan kesehatan, minimal harus D3. Karena mayoritas honorer, hanya lulusan SMA/SMK sederajat. Dari pemertaan BKPSDM Nunukan, masih terdapat banyak kekurangan SDM.

Pada pemetaan saat pengajuan formasi PPPK, bidang pendidikan terpetakan sebanyak 800 orang. Sebelum akhirnya diseleksi dan diambil yang prioritas, dan mengerucut menjadi 475 orang.

Di bidang kesehatan, usulan pemkab sebanyak 552 orang. Jumlah tersebut, untuk memenuhi tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas, dan Rumah Sakit Pratama. Setelah seleksi ulang, didapat jumlah 445 orang. (*/dzl/uno)


BACA JUGA

Rabu, 17 Agustus 2022 12:40
BREAKING NEWS

Wartawan Sulit Abadikan Momen, Diskriminasi Masih Menghantui

TANJUNG SELOR - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia…

Selasa, 16 Agustus 2022 20:37

Mahasiswa Lakukan Aksi Bungkam

TARAKAN - Aksi diam dengan mulut dilakban, dilakukan belasan mahasiswa…

Selasa, 16 Agustus 2022 20:35

Sementara 24 Parpol Dinyatakan Lengkap

TANJUNG SELOR – Batas pendaftaran bagi partai politik (Parpol) yang…

Selasa, 16 Agustus 2022 20:34

Dugaan Korupsi di RSUD Nunukan, Rp 5 Miliar tanpa SPJ

UNIT Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Nunukan mendalami kasus…

Selasa, 16 Agustus 2022 15:00
BREAKING NEWS

Pria Berusia 14 Tahun Akhiri Hidupnya Dengan Gantung Diri

TANJUNG SELOR - Seorang pria berusia 14 tahun, ditemukan gantung…

Selasa, 16 Agustus 2022 12:53

Administratif Belum Lengkap, Daerah Otonomi Baru Perlu Dukungan

TANJUNG SELOR–Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Tanjung Selor belum juga…

Senin, 15 Agustus 2022 10:01

Dokumen Kawasan Industri Lengkap, Diminta Harus Segera Bekerja sebelum Presiden Datang

Kegiatan di kawasan industri yang berada di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan…

Senin, 15 Agustus 2022 10:00

Genjot Pengerjaan Progres Gedung DPRD Kaltara, Bulanan Ditarget 10 Persen

TANJUNG SELOR–Progres pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara…

Sabtu, 13 Agustus 2022 20:44

Bukan Jadi Kendaraan Bodong

TARAKAN - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai lakukan sosialisasi…

Sabtu, 13 Agustus 2022 20:37

Dua Petinggi PT BTM Jadi Saksi

TANJUNG SELOR – Pemeriksaan terhadap para saksi dari Jaksa Penuntut…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers