MANAGED BY:
KAMIS
18 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Senin, 13 Juni 2022 16:54
Butuh Anggaran 3 Kali Lipat Jika Honorer Dijadikan PPPK
KHAIRUL

TARAKAN - Keputusan Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer menjadi persoalan bagi pemerintah daerah (Pemda), tak terkecuali Kota Tarakan. Tercatat ada 3.800 tenaga honorer saat ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tarakan.

Jika nantinya harus dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dibutuhkan anggaran tiga kali lipat untuk membayar tenaga honorer. “Gaji dari daerah, tetapi kalau kita lihat DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DBH (Dana Bagi Hasil) berasal dari APBN. Yang asli pendapatan daerah hanya PAD saja,” ujar Wali Kota Tarakan Khairul, kemarin (12/6).

Apabila mengangkat 3.800 tenaga honorer jadi PPPK, maka harus menyiapkan uang tiga kali lebih banyak. Akan jadi persoalan, bila tenaga honorer tidak bisa diterima jadi PPPK dengan berbagai hal. Salah satunya karena pendidikan, tidak lulus tes dan lain sebagainya.

“Ada honorer ditambah PPPK yang lulus tes, maka tambah berat lagi. Ujung-ujungnya nanti bukan Smart City tetapi kota pegawai. Solusi menurut saya, mereka yang honorer ini pensiun usia 58 tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi. ASN yang pensiun digantikan dengan formasi PPPK yang lulus tes. Artinya, mengurangi tenaga honorer secara alami,” bebernya.

Khairul menegaskan, selama 2 tahun terakhir sudah tidak lagi menambah tenaga honorer untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Terkecuali tenaga cleaning service, penjaga malam, dan sopir. Kalaupun harus ada, ke depanya tidak menutup kemungkinan menggunakan outsourching atau pihak ketiga.

“Kami juga sedang berdiskusi dengan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Karena ini harus disikapi dengan bijak, tujuannya memang semua jadi PPPK, semua jadi ASN,” tuturnya.

Jika nantinya ada tenaga honorer yang diberhentikan, akan banyak efek sosial yang timbul. Sehingga masalah ini menjadi diskusi yang panjang, meskipun dalam kurun waktu setahun lebih ke depan harus segera ada solusi.(sas/uno)


BACA JUGA

Rabu, 17 Agustus 2022 10:58

Kolam Limbah Jebol Lagi, Air Sungai Tak Bisa Dikonsumsi

TANJUNG SELOR - Sasa (16/8), kolam limbah tambang yang berada…

Rabu, 17 Agustus 2022 10:56
Jebolnya Tanggul PT KPUC di Malinau

DLH Bantah Limbah Tambang, Diskes: Pencemaran Bisa Dilihat dari Fisik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya turun ke lokasi…

Selasa, 16 Agustus 2022 20:44

Keberadaan TPS3R Dikeluhkan

TARAKAN - Warga RT 18 Kelurahan Sebengkok, Tarakan Tengah mengeluhkan…

Senin, 15 Agustus 2022 10:06

Tak Hapal Nomor Plat, Salah Kembalikan Sepeda Motor

TARAKAN - Gara-gara salah bawa sepeda motor di Pelabuhan Malundung,…

Senin, 15 Agustus 2022 10:05

Pulang, 68 Jemaah Haji asal Tarakan Dalam Kondisi Sehat

TARAKAN - Dari total 68 jemaah haji asal Tarakan, yang…

Senin, 15 Agustus 2022 10:04

Dapur Higienis di Lapas Tarakan Jadi Atensi

TARAKAN - Keberadaan dapur di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA…

Sabtu, 13 Agustus 2022 20:50

Sebulan Berangkat, Rumah Disatroni Maling

TARAKAN - Ditinggalkan pemiliknya selama sebulan, rumah di RT 10…

Sabtu, 13 Agustus 2022 20:45

Mahasiswa Tuntut Kinerja PLN

TARAKAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bersatu,…

Sabtu, 13 Agustus 2022 20:42

Tenaga Honorer Perlu Didata

NUNUKAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)…

Jumat, 12 Agustus 2022 20:39

Pembangunan Dermaga Sungai Sebakis Jadi Temuan BPK

NUNUKAN – Proyek pembangunan dermaga Sungai Sebakis, di Kabupaten Nunukan,…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers