Butuh Anggaran 3 Kali Lipat Jika Honorer Dijadikan PPPK

- Senin, 13 Juni 2022 | 16:54 WIB
KHAIRUL
KHAIRUL

TARAKAN - Keputusan Pemerintah Pusat menghapus tenaga honorer menjadi persoalan bagi pemerintah daerah (Pemda), tak terkecuali Kota Tarakan. Tercatat ada 3.800 tenaga honorer saat ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tarakan.

Jika nantinya harus dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dibutuhkan anggaran tiga kali lipat untuk membayar tenaga honorer. “Gaji dari daerah, tetapi kalau kita lihat DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DBH (Dana Bagi Hasil) berasal dari APBN. Yang asli pendapatan daerah hanya PAD saja,” ujar Wali Kota Tarakan Khairul, kemarin (12/6).

Apabila mengangkat 3.800 tenaga honorer jadi PPPK, maka harus menyiapkan uang tiga kali lebih banyak. Akan jadi persoalan, bila tenaga honorer tidak bisa diterima jadi PPPK dengan berbagai hal. Salah satunya karena pendidikan, tidak lulus tes dan lain sebagainya.

“Ada honorer ditambah PPPK yang lulus tes, maka tambah berat lagi. Ujung-ujungnya nanti bukan Smart City tetapi kota pegawai. Solusi menurut saya, mereka yang honorer ini pensiun usia 58 tahun dan tidak bisa diperpanjang lagi. ASN yang pensiun digantikan dengan formasi PPPK yang lulus tes. Artinya, mengurangi tenaga honorer secara alami,” bebernya.

Khairul menegaskan, selama 2 tahun terakhir sudah tidak lagi menambah tenaga honorer untuk OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Terkecuali tenaga cleaning service, penjaga malam, dan sopir. Kalaupun harus ada, ke depanya tidak menutup kemungkinan menggunakan outsourching atau pihak ketiga.

“Kami juga sedang berdiskusi dengan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Karena ini harus disikapi dengan bijak, tujuannya memang semua jadi PPPK, semua jadi ASN,” tuturnya.

Jika nantinya ada tenaga honorer yang diberhentikan, akan banyak efek sosial yang timbul. Sehingga masalah ini menjadi diskusi yang panjang, meskipun dalam kurun waktu setahun lebih ke depan harus segera ada solusi.(sas/uno)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X