MANAGED BY:
RABU
06 JULI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PARLEMENTARIA

Senin, 13 Juni 2022 16:56
Bahas Ranperda Penyelenggaran Pendidikan
BAHAS RANPERDA: Panitia Khusus IV DPRD Kaltara melaksanakan rapat bersama Biro Hukum, Dewan Pendidikan Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Tim Pakar, di Tarakan pada Rabu lalu (8/6).

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara menggelar rapat bersama Biro Hukum, Dewan Pendidikan Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Tim Pakar, di Tarakan pada Rabu lalu (8/6).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Pansus IV Syamsuddin Arfah itu, membahas mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Ada beberapa masukan yang dihasilkan dari rapat tersebut.

Menurut Syamsuddin, tujuan dari rapat itu untuk memperkaya materi yang ada di Ranperda. Masukan yang dihasilkan, terkait Kurikulum Merdeka yang sekarang akan mulai diterapkan di sekolah – sekolah. Sehingga diusulkan di dalam Ranperda, dengan dapat memuat bahasa daerah masuk dalam kurikulum sekolah.

“Ranperda ini dapat mewajibkan setiap sekolah membangun rumah ibadah. Kemudian di dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dapat memasukkan muatan Pendidikan Alquran dan Bahasa Arab,” jelas Syamsuddin.

Bahkan, lanjut Syamsuddin, Ranperda ini juga dapat mengakomodir Pendirian SMK Khusus. Yang dapat mengakomodir tenaga kerja untuk Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi.

“Diharapkan pemerintah dapat memberikan reward kepada siswa yang berprestasi. Baik secara akademik maupun non akademik,” ujarnya.

Dalam usulan penambahan dasar hukum dalam Konsideran Ranperda ini mencakup PP Nomor 57 Tahun 2021, PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang revisi PP Nomor 57 Tahun 2021. Lalu, PP Nomor 18 Tahun 2022, tentang perubahan PP Nomor 48 Tahun 2008 terkait pendanaan Pendidikan. Kemudian, Permendikbud Nomor 74 Tahun 2008 tentang perekrutan calon guru calon tenaga pendidik. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 terkait Perubahan Permekdiud Nomor 74 Tahun 2008. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tata cara guru yang diangkat sebagai Kepala Sekolah.

Selain itu, usulan agar dalam Ranperda ini dapat mengakomodir SMK menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Terdapat pasal yang menyatakan, anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD Provinsi Kalimantan Utara di luar gaji dan tunjangan guru. (adv/hmsDPRDKaltara)


BACA JUGA

Selasa, 05 Juli 2022 20:49

Target Raperda Disahkan Tepat Waktu

TANJUNG SELOR - Usai menyerahkan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah…

Selasa, 05 Juli 2022 20:47

Bunyu Bakal Memiliki Rumah Sakit

TANJUNG SELOR – Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Bunyu,…

Selasa, 05 Juli 2022 20:46

Sarpras Olahraga Bisa Dibenahi Bertahap

TANJUNG SELOR – Sejumlah fasilitas olahraga di Kabupaten Bulungan, perlu…

Senin, 04 Juli 2022 21:14

Jalan Rusak agar Ditindaklanjuti

TANJUNG SELOR - Akses jalan di Kelurahan Tanjung Selor Timur,…

Sabtu, 02 Juli 2022 21:23

Olahan Kopi dan Kakao Perlu Dikembangkan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Bulungan melakukan…

Sabtu, 02 Juli 2022 21:22

Minta Perbaikan Saluran Drainase

TANJUNG SELOR – Saluran drainase yang ada di Selimau I,…

Jumat, 01 Juli 2022 21:00

Sosialisasikan Perda Hari Jadi Kaltara

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kaltara Norhayati Andris…

Jumat, 01 Juli 2022 20:59

Hasil RDP Bakal Ditindaklanjuti

TANJUNG SELOR - DPRD Kalimantan Utara, memastikan keluhan serikat buruh…

Kamis, 30 Juni 2022 21:25

Beri Catatan Terhadap LKPD Pemkab

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan melaksanakan…

Selasa, 28 Juni 2022 20:56

Butuh Persiapan Matang

TANJUNG SELOR – Pada ajang Pesta PaduanSuara Gerejawi (Pesparawi) Nasional…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers