Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) di Jalan Poros, Desa Gunung Seriang, Tanjung Selor, Bulungan, mulai berjalan.
TANJUNG SELOR–Lokasi pembangunan sudah ditutupi pagar biru. Di dalamnya sudah ada alat berat dan segala persiapan konstruksi. Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara Arif Nur Rahman mengatakan, pembangunan gedung DPRD Kaltara ditargetkan selesai dan bisa ditempati di akhir 2023.
“Dengan total anggaran Rp 206 miliar, yakin gedung tersebut sudah sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun," ungkapnya, Selasa (14/6). Jika sebelumnya total anggaran Rp 204 miliar, karena ada kenaikan nilai pajak pertambahan nilai (PPN), anggaran juga naik menjadi Rp 206 miliar. "Jadi kalau ada isu mengenai mark up, kami sudah mengklarifikasi bahwa sama sekali tidak ada itu (mark up)," ungkapnya.
Selain itu, untuk pengerjaan tahun ini, selain pematangan lahan, juga dikerjakan pengerjaan struktur bangunan. Hingga akhir 2022 diupayakan selesai hingga eksterior gedung. Sejauh ini untuk pengerjaan struktur belum ada kendala. Terlebih proses pematangan lahan juga berjalan lancar. Dalam waktu dekat, akan dilakukan pengerjaan fondasi.
"Lokasi memang dekat tebing, namun masih aman. Apalagi gunungnya adalah gunung batu. Kondisinya sih bagus, kemungkinan longsor kecil. Nanti perkuat lagi lahannya," tambahnya. Dalam desainnya, gedung akan dibangun dengan jumlah lantai dua setengah. Dengan jumlah ruangan yang cukup banyak. Seperti ruang rapat paripurna, ruang rapat fraksi, ruang rapat komisi, serta ruang anggota sebanyak 45 ruangan.
"Jadi masing-masing anggota memiliki ruangan sendiri. Kenapa 45 ruangan, karena disiapkan memang ada penambahan jumlah anggota dewan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah menerangkan, informasi yang diterima, progres pembangunan baru 4,8 persen. Langkah yang diambil DPRD adalah mengawasi pembangunan. "Kontraktor itu pasti akan memaksimalkan waktu yang ada. Tanpa meninggalkan kualitas," terangnya. Kemudian, terhadap perubahan desain, dia memaklumi hal tersebut. Sebab, perubahan desain bangunan tergantung kebutuhan yang ada. Dipastikan tidak akan berpengaruh dengan anggaran. Selama sesuai dengan pagu yang ada. "Kami juga membutuhkan ruangan yang nyaman serta representatif," ujarnya.
Pihaknya berharap tidak ada kendala, dan cepat selesai, sehingga bisa menempati gedung tersebut dan tidak lagi meminjam atau menyewa. Apalagi gedung dewan juga salah satu ikon Kaltara. "Gedung yang saat ini digunakan juga akan digunakan PKK Bulungan. Jadi penting untuk mempercepat pembangunan," pungkasnya. (kpg/fai/dra/k8)