Masyarakat harus Berperan

- Sabtu, 18 Juni 2022 | 20:42 WIB
PERLU DILESTARIKAN: Sejumlah program Pemprov Kaltara dalam pelestarian hutan dan lingkungan, menjadikan Kaltara sebagai salah satu paru-paru dunia.
PERLU DILESTARIKAN: Sejumlah program Pemprov Kaltara dalam pelestarian hutan dan lingkungan, menjadikan Kaltara sebagai salah satu paru-paru dunia.

SEJUMLAH program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan hutan. Masyarakat pun harus berperan, dalam sejumlah kegiatan pelestarian hutan dan lingkungan tersebut. 

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, masyarakat telah dibina untuk terus melestarikan hutan dan lingkungan. Bahkan rencananya masyarakat akan diberikan insentif, untuk menjaga hutan Kaltara. Apalagi, hutan Kaltara salah satu dari hutan-hutan di Pulau Kalimantan penyumbang oksigen dunia.

“Kita akan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Dan menyampaikan untuk selalu menjaga lingkungan, jangan menebang hutan sembarangan,” terangnya, Kamis lalu (16/6).

Bahkan, Pemprov Kaltara akan menyiapkan anggaran terhadap masyarakat yang menjaga hutan. “Nantinya diberikan insentif atau semacam reward,” ujar Gubernur.

Program ke depan, bagaimana sejumlah hutan, khususnya kawasan tambak di Kaltara ini bisa ditanami mangrove. Karena itu menjadi sumber oksigen dan memberikan manfaat terhadap potensi perikanan di Kaltara.

“Itu menjadi tempat berkumpulnya udang, kepiting dan sumber plankton,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, pengelolaan hutan di Kaltara tidak hanya dilakukan daerah saja. Perlu campur tangan Pemerintah Pusat. Menjaga hutan itu butuh dana. Yang jadi kendala, dana Kaltara sangat terbatas. Sementara yang merasakan hasil dari hutan Kaltara itu, adalah dunia. 

Beberapa kebijakan yang dibuat Pemerintah Pusat, berdampak pada pengelolaan hutan di Kaltara seperti karbon trade. Pemerintah Pusat sebagai pembuat kebijakan, perlu turun tangan dalam pengelolaan hutan.

“Ada kebijakan perdagangan karbon. Tapi sampai kini, belum jelas. Seharusnya, Pemerintah Pusat yang bergerak. Jangan menunggu daerah bergerak dan meminta berjuang,” ujarnya. (fai/uno)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Gubernur Kaltara Sebut Arus Mudik-Balik Terkendali

Selasa, 23 April 2024 | 11:15 WIB

PLBN Sei Menggaris Segera Operasional

Sabtu, 20 April 2024 | 15:30 WIB

Pemkab Bulungan Beri Keringanan BPHTB

Sabtu, 20 April 2024 | 11:50 WIB

Di Bulungan, 400 Ha Lahan Ludes Terbakar

Sabtu, 20 April 2024 | 10:28 WIB

KMP Manta Rute KTT-Tarakan Kembali Beroperasi

Sabtu, 20 April 2024 | 10:01 WIB
X