TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menggelar rapat kerja sama untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023, Senin (20/6).
Dalam rapat tersebut, sejumlah pokok pikiran (Pokir) dewan disampaikan kepada Pemprov Kaltara. Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah mengakui, sudah menyampaikan pokir itu. Diantaranya, persoalan infrastruktur, pemulihan ekonomi dan sebagainya.
Termasuk kebutuhan masyarakat dan percepatan beberapa program pemprov, yang belum berjalan. Adanya rekomendasi DPRD, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltara lalu, sudah dilaksanakan atau belum. “Kita mau mengkonfirmasi, apakah Pemprov Kaltara sudah melaksanakan rekomendasi itu,” ujar Hamzah, Senin (20/6).
Berkaitan RKPD Kaltara 2023, rekomendasi dari DPRD sudah masuk atau belum. Berdasarkan penyampaian Pemprov Kaltara, paling lambat pihaknya menerima rancangan APBD Perubahan pada 30 Juni ini. Bahkan pokir diharapkan bisa masuk dalam rancangan tersebut.
“Harusnya 15 Juni sudah diterima, namun belum diserahkan. Harapannya segera diserahkan ke kita. Sehingga dewan bisa segera membahas itu,” harapnya. Sebenarnya, lanjut dia, tidak ada masalah terlambat. Hanya saja, akan memberatkan dewan.
Pasalnya, dibahas secara monoton saja. Jika waktunya panjang, maka lebih intens dibahas bersama dengan pemerintah daerah. “Makanya kami berharap bisa cepat diterima rancangannya itu,” pintanya. (adv/fai/uno)
