NUNUKAN – Puluhan nakhoda dan anak buah kapal (ABK) pengangkut bahan kebutuhan pokok ke wilayah pedalaman di perbatasan RI–Malaysia, mengancam mogok beroperasi.
Ancaman tersebut tertuang dalam kesepakatan pemilik kapal-kapal pedalaman seluruh Kabupaten Nunukan, pada Senin lalu (20/6). Bahkan ditandatangani oleh 10 pemilik kapal untuk pedalaman. Wakil Ketua Asosiasi Kapal Pedalaman Jamaluddin Dasi mengatakan, penangkapan oleh aparat keamanan menimbulkan trauma dan membekas mendalam.
Terlebih, penangkapan terjadi berulang kali dan dilakukan oleh instansi keamanan yang berbeda-beda. “Kami memuat bahan-bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat pedalaman Nunukan di wilayah tiga. Tapi selalu saja ada kejadian penangkapan dan penyitaan oleh aparat. Padahal kebutuhan pokok yang kami muat belum bisa disediakan oleh negara. Hanphone diambil dan sembako disita, itu menimbulkan trauma mendalam bagi kami,” ucapnya, Selasa (21/6).
Jamal menegaskan, sejak Indonesia merdeka, perdagangan lintas batas menjadi azas pemakluman yang dituangkan dalam ”kearifan lokal” di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat pelosok di perbatasan RI, masih sangat bergantung dengan Malaysia. Sehingga tradisi perdagangan tradisional antara Indonesia – Malaysia, terus berlangsung hingga saat ini.
“Selama untuk Kabupaten Nunukan tak ada masalah. Tapi yang terjadi penangkapan berkali-kali oleh aparat. Hari ini instansi A, lain hari instansi B, dan besok instansi C. Ada apa dengan kearifan lokal yang sudah disepakati sejak dulu,” keluhnya.
Jamal juga mempertanyakan sikap pemerintah daerah dalam menanggapi masalah ini. Sampai saat ini, kata dia, para pedagang barang made in Malaysia maupun nakhoda dan ABK untuk pedalaman. Belum mendengar ada aksi, ataupun upaya pemerintah daerah atas kasus yang selalu berulang ini.
“Pemda terkesan membiarkan saja, sebagaimana terjadi pada kasus penangkapan terakhir kali. Pada sekitar 1,7 ton daging dan produk olahan daging asal Malaysia, serta sembako oleh aparat keamanan di perairan Sebuku,” ungkapnya.
Menurut Jamal, seringnya terjadi penangkapan, menandakan kurangnya sosialisasi dan pendekatan pemerintah daerah kepada instansi keamanan. Jamal meminta pemerintah daerah memberi perhatian khusus atas kasus ini.
Setidaknya, setiap kali ada pergantian pimpinan aparat di Nunukan, pemda mengumumkan yang menjadi kebijakan daerah.
“Bagaimana sebenarnya geografis, sejarah dan kebutuhan sembako di wilayah perbatasan RI–Malaysia ini. Jadi kita tak selalu menjadi sasaran aparat. Padahal kita ini membawa sembako untuk kebutuhan di pelosok,” tuturnya.
Ada lebih 20 kapal pedalaman yang melayani pengiriman sembako ke wilayah pelosok. Antara lain ke Kecamatan Seimanggaris, Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi dan sekitarnya.
Dengan seringnya penangkapan terjadi, puluhan pemilik kapal tersebut sudah bersepakat untuk mogok operasi. “Mulai Senin (27 Juni) puluhan kapal akan menghentikan aktivitas angkutan dan bongkar muat kapal ke pedalaman. Dari Nunukan ke wilayah tiga, sampai batas waktu yang tak ditentukan. Atau sampai ada surat keputusan bersama, antara pemerintah dan instansi keamanan,” urainya.
Para pemilik dan pedagang sembako mendesak pemerintah, mencarikan solusi kondisi yang terjadi di perbatasan, khususnya wilayah tiga di Kabupaten Nunukan.
Mereka juga meminta DPRD dan pemerintah membuat kebijakan tertulis tentang kearifan lokal. Khususnya terkait perdagangan barang-barang berlabel/made in Malaysia. Agar pelaku usaha bisa bekerja dengan rasa aman dan tenang.
