Di tengah persiapan subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang yang belum berjalan, SOA barang yang menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara mulai berjalan bulan ini. Total anggaran SOA barang sebesar Rp 8,5 miliar.
TANJUNG SELOR–Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara Hasriyani menerangkan, beberapa rute telah terbang untuk melayani masyarakat. Seperti rute ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Untuk tahun ini, pihaknya menganggarkan Rp 2,7 miliar khusus di Krayan. Namun, Rp 200 juta untuk distribusi melalui akses darat ke Krayan Selatan. Penerbangan dari Tarakan menuju Long Bawan. Untuk rute ke Krayan Selatan, pihaknya menggunakan kendaraan milik masyarakat. Teknisnya, berapa ton nanti untuk Krayan Selatan, dari staf penyedia menggunakan transportasi darat yang dimiliki masyarakat Krayan untuk mengantar. "Jadi khusus anggaran penerbangan Rp 2,5 miliar, Rp 200 jutanya darat. Biasanya ke Krayan Selatan juga melalui akses udara, tapi kali ini darat," terangnya, Rabu (22/6).
Untuk di Apau Kayan, Kabupaten Malinau, yang jadi sorotan aksesnya memang sangat sulit. Terutama di Kayan Selatan. Tahun ini pihaknya menganggarkan Rp 600 juta. Namun, dibagi tiga titik penerima menggunakan transportasi darat. "Yang dekat itu dari Kubar. Mudahan jalannya tidak terputus atau ada masalah. Artinya lancar saja, karena kalau rusak bisa tujuh hari perjalanan bahkan bisa lebih. Dengan kondisi barang yang banyak," ungkapnya.
Untuk penerbangan sudah launching di LPSE. Untuk kegiatan yang titik-titik lain juga sudah di-upload di LPSE. Yang lelang maupun PL (penunjukan langsung). Untuk tahun ini, memang lebih banyak PL untuk SOA barang, kecuali Krayan, karena harus melalui jalur udara. Ada beberapa juga yang lelang, tapi lebih banyak PL. Pihaknya membagi agar desa-desa yang membutuhkan bisa terjangkau.
"Seperti di Lumbis Pansiangan ada beberapa desa, tiga paket kita bagi. Anggaran total tahun ini Rp 8,5 miliar itu termasuk pengawasan. Titiknya di kabupaten Malinau di Sungai Tugu, Mentarang, dan Apau Kayan. Yang di Nunukan, Lumbis Hulu, Pansiangan, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Krayan," tegasnya. Untuk penentuan titik penerima SOA barang, bukan hanya provinsi yang menentukan. Pihaknya menyurat ke kabupaten, kemudian mereka (kabupaten) yang mengusulkan. Provinsi melihat mana wilayah yang memiliki urgensi. Meski penentuan titik keluar dari usulan kabupaten, tetapi tidak semua usulan itu terakomodasi. Selama sembilan tahun Kaltara berdiri, SOA barang selalu dianggarkan. Meski dengan sangat terbatas.
"Memang perlu ada solusi. SOA jangka pendek saja, paling masyarakat menikmati dua sampai tiga bulan. Perlu solusi dan fokus bagaimana jangka panjangnya. Agar pemprov tidak selalu menganggarkan dengan anggaran yang begitu besar," ujarnya. Menurut dia, pemkab juga menganggarkan. Tidak semua persoalan perbatasan jadi tugas provinsi sepenuhnya. Sehingga, harus ada sinergi atau kolaborasi antara pemprov dan pemkab. (kpg/fai/dra/k8)
