NUNUKAN – Kapal pengangkut sembako untuk wilayah pedalaman di Kabupaten Nunukan, melakukan aksi mogok operasi. Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman Baharuddin Aras mengatakan, nakhoda dan ABK dengan trayek Nunukan - Sebuku ini menuntut ada kejelasan sikap dari pemerintah daerah. Sekaligus komitmen aparat keamanan untuk tidak terus menerus melakukan penangkapan.
“Di mana kearifan lokal yang selama ini menjadi kesepakatan sejak Nunukan belum terbentuk. Kapal-kapal akan mogok operasi sampai ada kejelasan dan jaminan keamanan bagi kami,” tegasnya, Senin (27/6).
Seringnya penangkapan yang dialami para nakhoda dan ABK, mendasari aksi tersebut. Saat ini, sedikitnya 10 kapal yang mogok telah menancapkan jangkar di sejumlah dermaga tradisional. Masing-masing, Dermaga Inhutani, Jalan Lingkar dan Sei Bolong.
Biasanya, kapal-kapal tersebut membawa sembako asal Sulawesi yang diangkut kapal regular di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan menuju pedalaman Sebuku. Dari sana, kapal mendistribusikannya ke sejumlah kecamatan lain. Meliputi Kecamatan Seimanggaris, Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi dan Lumbis.
Kuota angkut juga beragam, ada yang 35 ton sekali jalan, 40-100 ton. Begitu pula jenis muatan, yang mayoritas merupakan sembako. Selain itu, ada juga cabai, tomat, kol, dan sekitar 20 persen produk Malaysia yang dibeli di pasar tradisional Nunukan. Adapun durasi keberangkatan kapal, biasanya terjadwal sebulan 3 kali, untuk masing-masing kapal.
“Aksi ini mengakibatkan masyarakat pedalaman bergejolak. Kebutuhan mereka tergantung dari pasokan kapal-kapal kami. Tapi kalau kami terus menjadi sasaran penangkapan aparat, bagus kami berhenti. Silakan lihat, pemerintah bisa mengatasi masalah itu atau tidak,” ungkap Bahar.
Ia melanjutkan, sebelum aksi ada pejabat teras Pemkab Nunukan serta beberapa komandan satuan aparat keamanan di perbatasan, sudah menghubunginya melalui telepon. Mereka mencoba meminta agar aktivitas bongkar muat sembako ke pedalaman terus berjalan.
Wakil Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman Jamaluddin Dasi menambahkan, masyarakat Nunukan masih memiliki ketergantungan cukup kuat dengan Malaysia. Karena kurangnya pasokan bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Selama ini, kata dia, jika barang Malaysia tidak masuk Nunukan. M aka terjadi kelangkaan sembako dan diiringi kenaikan harga.
“Jika pasokan ini diputus, seharusnya pemerintah punya solusi. Kenapa kami jadi korban penangkapan, meski yang kami bawa barang sembako dengan label kearifan lokal,” katanya. Jamal juga menegaskan, penangkapan yang sering terjadi membuat nakhoda dan ABK pedalaman menjadi ketakutan setiap kali melihat aparat. Padahal seharusnya, aparat memiliki tugas melindungi dan memberikan keamanan bagi masyarakat.
Atas masalah ini, ia meminta Pemkab Nunukan merumuskan sebuah kebijakan khusus. Mengingat Nunukan dengan geografis perbatasan negara. “Jika Pemerintah Pusat saja belum mampu memberikan kesejahteraan itu. Pemerintah Daerah setidaknya memberi kami bijak. Selama tidak ada bijak, yakinlah saudara kita di pedalaman akan semakin terisolir,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan (Prokopim) Pemkab Nunukan Joned mengungkapkan, sudah mengundang semua unsur Forkopimda untuk melakukan rapat internal. Rapat membahas dalam mengatasi persoalan ketersediaan sembako dan menyikapi tuntutan Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman. “Kita sudah melakukan rapat internal dengan Forkopimda hari ini (kemarin, Red). Hasilnya akan kita sosialisasikan dan memanggil Asosiasi Kapal besok. Kita coba selesaikan dalam forum,” ungkapnya. (*/dzl/uno)
