TIDENG PALE – Sesuai arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, agar KPU provinsi maupun kabupaten dan kota, bisa melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan daftar pemilih berkelanjutan triwulan kedua tahun 2022.
Dalam rakor tersebut mengundang partai politik (Parpol) atau peserta pemilu dan stakeholder terkait. Berdasarkan data update, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengalami penurunan. Pasalnya, ada 6 DPT dipastikan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia.
Dikatakan Ketua KPU KTT Hendra Wahyudi, penurunan DPT ini tidak terlalu signifikan. Karena pada triwulan pertama, jumlah DPT 16.640 pemilih. Pada triwulan kedua menjadi 16.634 pemilih. “Sejauh ini belum ada penambahan DPT. Namun kami tengah memetakan potensi penambahan pemilih. Seperti yang dilakukan sebelumnya, ada tambahan daftar pemilih pemula,” jelas Hendra, kemarin (29/9).
Diungkapkan Hendra, terhadap pemilih yang belum masuk DPT, dikarenakan belum kantongi identitas kependudukan. Syarat menjadi daftar pemilih, yang bersangkutan harus miliki KTP. Rakor yang terlaksana per 3 bulan ini, sebagai bahan dasar dilakukan pemuktahiran data jelang tahapan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sesuai jadwal, tahapan pemuktahiran data pemilih dilaksanakan pada Oktober mendatang. “Hasil rakor rutin inilah sebagai dasar kita lakukan validasi, penentu jumlah DPT di Pemilu 2024,” ujarnya.
Wakil Bupati KTT Hendrik mendukung adanya rakor yang dilaksanakan KPU. Dengan harapan dapat menghasilkan data akurat jumlah pemilih di KTT. Karena, data tersebut nantinya akan dijadikan dasar dalam perhitungan DPT.
“Kami berharap hasil rakor nantinya yang akan menjadi landasan dalam menghitung DPT. Pengurangan dan penambahan penduduk akan diketahui, ketika rakor mencapai puncaknya,” singkat Hendrik. (*/mts/uno)
