TANJUNG SELOR - DPRD Kalimantan Utara, memastikan keluhan serikat buruh yang tergabung dalam Kahutindo Tarakan, segera diatasi bersama stakeholder terkait. Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan pada Senin lalu (27/6), bakal ditindaklanjuti sesuai berita acara kesepakatan.
Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus menekankan 3 poin keluhan buruh telah diupayakan pencarian solusi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara. Tiga poin permasalahan yang diangkat Kahutindo, saat berdialog di Gedung DPRD Tarakan diantaranya terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kebebasan berorganisasi di perusahaan dan Jaminan Hari Tua (JHT).
Meski telah ada kesepakatan bersama, pihaknya akan terus mengawal dalam waktu sebulan. “Banyak dikeluhkan persoalan PKWT. Kami mencoba mendalaminya dari DPRD Kaltara, untuk melihatnya. Dari UU Nomor 35 tahun 2021 menurut teman-teman buruh itu, tidak ada lagi tenaga kerja kontrak harapannya tenaga kerja tetap,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Hal tersebut menurut mantan Ketua Komisi III DPRD Kaltara ini, menjadi atensi Disnakertrans untuk mencarikan opsi dan solusi. Seperti apa aturan yang berlaku terkait implementasi di lapangan.
“Artinya tenaga kerja itu, tidak ada lagi yang kontrak melainkan tetap. DPRD Kaltara coba berkolaborasi dengan stakeholder, kemudian nanti kesepakatan untuk adanya tindaklanjut dalam waktu sebulan,” tuturnya.
DPRD Kaltara bakal melihat perkembangan dari tindaklanjut RDP ini. Selain itu, DPRD Kaltara akan terus mengawal dalam proses penyelesaiannya. Dikatakan Albertus, progres sebulan ke depan itu berkaitan dengan identifikasi PKWT yang dimaksud perusahaan terkait.
“Perlu pendataan, nah itu kesepakatan yang disepakati Disnakertrans. Tahapan pertama akan diidentifikasi untuk perusahaan teman-teman yang dinaungi Kahutindo dulu. Karena ini kan keluhannya Kahutindo,” tutup Albertus. (adv)
