TARAKAN - Alur pelayaran di perairan Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan hingga saat ini masih memiliki beberapa masalah. Salah satunya alur pelayaran speedboat tertutup dengan budidaya rumput laut.
Konflik dengan pembudidaya termasuk diketahui adanya informasi ranjau di alur perairan Tarakan dan Bunyu. Ditambah lagi ada wilayah zona perikanan tangkap yang tertutup budidaya rumput laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara sudah melakukan beberapa upaya. Dimulai dari fokus pada alur pelayaran, Maret lalu juga sudah dilakukan rapat bersama pihak terkait, untuk membahas permasalahan tersebut.
“Ada beberapa solusi yang akan kami buat. Perairan di Sungai Mamolo, Muara Nunukan dan Tanjung Harapan akan dibuka untuk alur pelayaran. Termasuk Sungai Ular nantinya tidak ada lagi alur pelayaran tertutup. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak yang menggunakan. Dampaknya sangat fatal,” terang Kepala DKP Kaltara Rukhi Syayahdin, Jumat (1/7).
Sering kali terjadi di wilayah perbatasan, Sungai Ular atau di daerah berdekatan lain yang melakukan kegiatan pelayaran masuk ke wilayah Malaysia. Hingga akhirnya terjadi masalah. Hal ini sangat mengganggu dan menyangkut kewibawaan Indonesia. “Kita yang punya perairan, kok kita yang menyalahi aturan perairan sampai masuk ke wilayah Malaysia. Nah itu yang dimaksud alur pelayaran tertutup,” jelasnya.
Dalam rapat bersama sebelumnya, sudah disepakati dan setujui semua pihak. Mulai dari pembudidaya rumput laut sampai instansi terkait lainnya. Diantaranya KSOP, Navigasi dan DKP Kabupaten Kota maupun provinsi. Nantinya, output yang dihasilkan akan membuat surat edaran Gubernur.
Tinggal saat ini DKP menunggu permasalahan alur perairan Tarakan dan Bunyu yang ternyata ada ranjau peninggalan perang dunia kedua. Rencananya, alur perairan yang sebelumnya pernah digunakan akan dibuka kembali. Namun ternyata didapati ada ranjau di alur yang akan dibuka kembali.
“Terindikasi ada ranjau, kami mau antisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi, pada sisi lain dari instansi terkait maupun masyarakat sudah sepakati. Untuk membuka alur pelayaran Tarakan dan Bunyu,” ungkapnya.
Pihaknya saat ini sedang menyelesaikan tanda batas perairan yang dibuka kembali. Tanda di laut dipasang untuk bisa diketahui masyarakat, sekaligus meningkatkan sosialisasi dan pengawasan.
Sejauh ini, Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara memberikan respon positif terhadap penyelesaian permasalahan alur pelayaran ini. Dari hasil komunikasi secara lisan, Ketua DPRD menyampaikan hal yang berkenaan ranjau akan ditindaklanjuti pada pertemuan lain.
Soal ranjau, menurutnya menjadi permasalahan penting. Karena berkaitan juga dengan hajat hidup orang banyak. Terutama wilayah pesisir yang memanfaatkan akses perairan laut.
“Kalau di Nunukan sudah clear permasalahannya. Sekarang tinggal pemerintah dalam proses penambahan anggaran untuk mengadakan tanda di laut bisa segera dipasang. Nanti dibuat seperti pelampung, jadi bisa bertahan lama dan tidak mudah rusak. Jadi sifatnya khusus,” tutupnya. (sas/uno)
