Pemerintah Kabupaten Bulungan bakal serius urus soal parkiran di pintu masuk Pasar Induk Tanjung Selor. Pasalnya, selama ini urusan parkir tersebut belum digenjot dengan maksimal. Padahal itu merupakan sektor potensial untuk mendongkrak pemasukan daerah.
TANJUNG SELOR – Belum maksimalnya urus soal parkiran sudah dibincangkan para wakil rakyat di DPRD Bulungan. Bahkan, menyarankan penarikan retribusi tidak perlu libatkan pihak ketiga. Jadi, pendapatan yang diperoleh bisa lebih optimal.
Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala kala dimintai keterangan menyampaikan pemerintah akan lebih seriusi untuk mengurus soal parkiran. Dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menggalinya. Dia membenarkan terkait masukan DPRD Bulungan, masukan yang disampaikan mencakup soal penarikan retribusi parkir, serta penempatan para pedagang di pasar buah. "Termasuk optimalisasi terminal yang sudah dibangun, karena itu merupakan fasilitas pasar. Pemerintah daerah bakal mengkaji serta menindaklanjuti masukan tersebut," ucap Ingkong Ala.
Selain itu, masukan dari teman-teman legislatif kepada pemerintah, salah satunya menyangkut aset yang dimiliki masing-masing OPD, supaya disajikan dalam bentuk neraca laporan keuangan daerah. Dengan begitu, bisa mengetahui nilai riil kekayaan daerah dapat merujuk pada neraca milik Pemkab Bulungan.
Sebelumnya, Pemkab Bulungan telah mengadakan hearing bersama OPD yang membidangi. Pertemuan tersebut difasilitasi Asisten II bidang pembangunan. Agenda penting yang dibahas saat itu mengenai alih kelola penarikan retribusi, yang sebelumnya Dinas Perhubungan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (KUKMPP).
Kepala Dinas Perhubungan Bulungan Khairul menjelaskan, perihal itu bakal diadakan pertemuan ulang dengan Asisten II Pemkab Bulungan. Sehingga, ada titik kejelasan kapan alih kelola dilaksanakan. Menurut Khairul, peralihan penyusunan aset Dishub ke Dinas KUKMPP tidak ada persoalan.
"Pada dasarnya kita melihat itu sama saja, karena memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya. "Jadi instansi yang kelola tidak ada persoalan. Kami secara teknis bersedia, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan, supaya kesannya tidak hanya serta-merta dialihkan, tapi ada upaya perbaikan setelah pengalihan. Karena berhubungan dengan analisis jabatan (anjab) dan kode rekening,” tegasnya.
Pemungutan retribusi masuk Pasar Induk sudah sejak lama dijalankan instansinya. Pengalihan tersebut digabungkan dengan pengelola sarana prasarana (sarpas), supaya penataan dan pengaturan lebih mudah. "Di mana parkiran itu perlu sarpas yang memadai, tetapi perlu alur koordinasi lagi dengan Dinas KUKMPP, jadi sebaiknya diserahkan ke dinas terkait yang kemudian sekaligus membidangi," tandasnya.
Anggota Komisi II DPRD Bulungan Imam Bukhori sebelumnya minta pemerintah daerah untuk mempercepat bangun sarana dan prasarana parkir yang lebih baik, buat pengunjung di Pasar Induk. Mengingat setiap pengunjung pasar sudah diwajibkan kena retribusi. Dan mestinya dibarengi dengan sistem pelayanan yang baik, sehingga pengunjung nyaman. "Pemungutan tarif retribusi mestinya dibarengi dengan sarana yang memadai," kuncinya. (kpg/mts/dra/k16)
