NUNUKAN - Aksi mogok beroperasi bagi kapal angkutan pedalaman di Kabupaten Nunukan, yang terjadi sejak Senin pekan lalu (27/6), akhirnya ada titik terang.
Kapal-kapal kayu yang mengangkut sembako untuk Kecamatan Seimanggaris, Sebuku, Sembakung, Tulin Onsoi dan Lumbis ini akan mulai beroperasi normal pada Senin (4/7). Ketua Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman Baharuddin Aras mengatakan, masyarakat pedalaman mengalami distrust (ketidakpercayaan) terharap pemerintah dan aparat keamanan di perbatasan RI.
Mereka mengancam berbuat anarki, jika aksi mogok kapal berkelanjutan. “Inilah yang kita takutkan. Kami ini hanya ingin jaminan keamanan dari penangkapan aparat yang sering terjadi. Tapi ketika masyarakat wilayah tiga bergejolak dan berpotensi rusuh, ini menjadi kekhawatiran kami. Jangan sampai kami malah disalahkan atas masalah ini,” terangnya, Minggu (3/7).
Sejauh ini, para anggota Asosiasi Kapal Angkutan Pedalaman sudah diminta para komandan TNI/Polri di Nunukan, untuk berdialog dan urun rembug. Demikian juga, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid secara pribadi menghubungi Ketua Asosiasi untuk menghentikan aksi mogok kapal.
“Kami diundang bersilaturahim ke Dandim, Danlanal dan Kapolres. Masyarakat dapil tiga mulai ribut, dan dimohon agar aksi mogok segera berakhir,” tuturnya.
Baharuddin menegaskan, sampai saat ini tuntutan para nakhoda dan ABK (Anak Buah Kapal) pengangkut sembako untuk wilayah tiga, belum ada solusi.
Seperti sebelumnya, sementara ini pemerintah dan aparat keamanan hanya memberikan jaminan secara lisan. Penangkapan terhadap kapal-kapal tersebut, tidak akan terulang kembali.
“Bagaimanapun, kami memang pengusaha. Tapi kami memikirkan juga bagaimana susahnya masyarakat di dapil tiga dalam pemenuhan kebutuhan sembako saat kapal berhenti berlayar. Dengan gambaran yang diberikan pada kami, dalam setiap pertemuan, kami mengalah. Mulai Senin besok (hari ini, Red) beberapa kapal akan kembali beroperasi,” katanya.
Meski akan beroperasi secara normal, ada ketentuan dan syarat yang dimohon agar sementara ini tidak diangkut kapal-kapal tersebut. Yaitu komoditi daging. Merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menjadi keresahan dan perhatian khusus Pemkab Nunukan.
Kalaupun hendak membawa daging ke pedalaman, dipersyaratkan harus daging bersertifikat dan telah melalui karantina. Syarat ini, kata Bahar, cukup membingungkan dan tidak masuk akal. Barang kebutuhan pokok yang diangkut ke wilayah tiga dibeli dari pasar Nunukan, bukan langsung dari Malaysia.
“Memang ada karantina untuk pengiriman di dalam wilayah satu kabupaten? Setahu kami karantina itu kalau barang masuk antar negara atau provinsi. Kalau masalah sertifikat, kami ini hanya mengangkut,” jelasnya.
Meski ada jaminan lisan kapal-kapal boleh beroperasi normal. Tapi trauma nakhoda dan ABK akibat penangkapan aparat, tentu bukan perkara sepele dan bisa dilewatkan begitu saja. Asosiasi tetap menuntut pemerintah memberikan forum untuk dialog bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam agenda tersebut, harus dibahas. Agar kearifan lokal berjalan sebagaimana mestinya. Selama pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat belum mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan RI.
“Jaminan keamanan dalam bentuk apapun yang bisa menjadi tameng dan kenyamanan bongkar muat barang yang kami terus tuntut. Selama jaminan hanya secara lisan, kami tetap tidak tenang dalam menjalankan kapal,” tegasnya. (*/dzl/uno)
