TANJUNG SELOR - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan tingkat SMA/SMK, yang telah berlangsung sebulan terakhir menuai polemik. Seperti yang terjadi di Kota Tarakan.
Pasalnya, ada sekitar empat sekolah yang jumlah pendaftaran peserta didik baru, melebihi kapasitas. Seperti SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 4 Tarakan. Sehingga, harus dicarikan solusi supaya sebagian peserta didik baru bisa terakomodir.
Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan menjelaskan, persoalan yang terjadi di Tarakan mengenai fasilitas sekolah yang terbatas. Sementara, output pada pendidikan masih tinggi. Lalu, tingginya animo orangtua peserta didik agar bisa masuk di sekolah negeri. Sehingga persoalan itu menumpuk di satu sekolah saja.
“Kita akan bahas kembali dengan melibatkan DPRD Kaltara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang mesti dilakukan untuk menjawab persoalan ini,” ujar Yansen, Selasa (12/7).
Langkah yang diambil Pemprov Kaltara, berencana akan menambah ruang belajar. Kemudian, akan mendorong kesadaran peserta atau orangtua murid agar tidak merujuk pada sekolah unggulan semata. Namun, bisa beralih di sekolah swasta, apabila kuota di sekolah negeri terpenuhi.
“Kita sangat mengharapkan adanya bantuan dan dukungan Pemerintah Pusat melihat persoalan yang terjadi di daerah,” tutur Yansen.
Apabila tidak ada anggaran pusat, Pemprov Kaltara akan menginisiasi rencana tersebut bisa diakomodir melalui APBD Perubahan 2022 atau APBD murni tahun 2023.
Rencana peralihan peserta didik yang tidak bisa diakomodir di sekolah negeri, dimungkinkan ke sekolah swasta. Dengan catatan ketersediaan ruangan belajar masih memadai.
“Seharusnya jika salah satu sekolah negeri penuh, mestinya dialihkan ke sekolah swasta. Karena tidak mungkin dipaksa kalau kapasitas telah terpenuhi,” ungkapnya. (*/mts/uno)