Fraksi DPRD Kaltara Beri Catatan

- Jumat, 15 Juli 2022 | 20:51 WIB
BERI CATATAN: Fraksi DPRD Kaltara memberikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, belum ini.
BERI CATATAN: Fraksi DPRD Kaltara memberikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, belum ini.

TANJUNG SELOR – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat catatan dari DPRD Kaltara, saat agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, belum ini.

Seperti yang disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltara Marli Kamis. Dia menilai, kinerja Pemprov Kaltara tidak optimal dalam realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 yang mencapai sekitar Rp 263 miliar.

“Silpa sebesar ini mengindikasikan kinerja belum maksimal. Tahun ini perlu dilakukan optimalisasi anggaran,” ujar Marli.

Seyogianya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Dari sisi anggaran juga telah terpenuhi. “Tapi pada pelaksanaannya, masih ada anggaran yang tidak terealisasi. Ini harus menjadi catatan ke depan,” pintanya. 

Menurut Marli, fraksinya meminta program Beasiswa Kaltara Cerdas segera dibuka kembali melalui Dewan Pendidikan Kaltara. Mengingat, salah satu peran lembaga ini melakukan kontrol akuntabilitas dan penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah.

“Tinggal bagaimana bisa tepat sasaran, sehingga tak muncul persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutur Marli.

Bahkan, Pemprov Kaltara diminta memastikan ketersediaan anggaran untuk program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Penumpang. Pasalnya, penerbangan ke bandara perintis harus diupayakan, minimal bisa dua kali dalam sepekan. Ini bisa disinergikan dengan kementerian terkait dan pemerintah kabupaten setempat.

“Rute yang selalu mengalami lonjakan penumpang harus diprioritaskan. OPD terkait perlu lakukan evaluasi per tiga bulan. Sehingga kebutuhan di wilayah-wilayah terpantau,” ujarnya.

Terakhir, Marli meminta ketahanan pangan daerah benar-benar mendapat perhatian. Baik dari aspek ketersediaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Ini jadi hal sangat penting, karena menyangkut kebutuhan utama masyarakat. 

“Kedaulatan pangan harus menjadi hal penting dalam pembangunan Kaltara ke depan,” ungkapnya. 

Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltara, Ainun Farida mengharapkan, adanya sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan keharmonisan. Sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik ke depan.

“Kami harap pelaksanaan APBD tahun ini jadi acuan, dalam perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya,” terang Ainun.

Fraksi Golkar juga berharap, Pemprov Kaltara melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam musrenbang berjenjang. Fraksi ini pun meminta, agar pokok pikiran (Pokir) DPRD Kaltara mendapat perhatian utama.

Ainun menekankan urgensi diakomodirnya Pokir DPRD, karena usulan tersebut berangkat dari kebutuhan masyarakat. Agar Pemprov tidak sekadar memperhatikan, melainkan juga merealisasikannya.

Halaman:

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

PLN dan PWI Kalteng Gelar Donor Darah

Kamis, 29 Februari 2024 | 10:23 WIB

Tiga Seksi Jalan Tol IKN Siap Beroperasi Juli 2024

Selasa, 23 Januari 2024 | 13:19 WIB
X