MANAGED BY:
SENIN
26 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 22 Juli 2022 11:37
Belum Ada Solusi Penghapusan PTT
Suriansyah

Nasib ribuan tenaga kontrak atau pegawai tidak tetap (PTT) tak kunjung ada solusi. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) belum juga memutuskan solusi untuk mengakomodasi tenaga kontrak yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara.

 

TANJUNG SELOR – Ribuan PTT di Pemprov Kaltara akan bernasib seperti daerah lain yang telah memberhentikan PTT-nya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah menyebut, pihaknya belum juga memiliki solusi yang telat. Padahal, 2023 tersisa lima bulan lagi. Pihaknya baru akan melakukan rapat untuk memetakan jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara. "Kami baru mau rapatkan. Bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dipetakan dulu persoalan PTT," ungkapnya, Kamis (21/7).

Yang dipetakan adalah jumlah dan kompetensi PTT yang berada di Pemprov Kaltara. Termasuk di mana saja penempatan mereka. Hal itu dilakukan guna memudahkan pihaknya mencari solusi ketika dilakukan penghapusan PTT atau tenaga kontrak. Sehingga, mereka bisa terakomodasi. "Setelah hasil pemetaan didapat, pihaknya baru akan merumuskan alternatif solusi," terangnya.

Salah satu alternatif solusi yang kemungkinan dilakukan adalah menggunakan jasa tenaga kerja alih daya atau outsourcing untuk masuk dalam pertimbangan pihak pemprov. Pihaknya juga membuka peluang akan merekomendasikan tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan pemprov untuk dapat bekerja di sektor perusahaan swasta.

"Setelah dipetakan baru dicarikan alternatif solusi, kalau outsourcing nanti dikomunikasikan dengan pusat. Kami harus petakan dulu apakah bisa tetap di pemerintahan atau bisa direkomendasikan ke perusahaan," jelasnya.

Untuk diketahui, tercatat kurang lebih 3.200 orang menjadi tenaga PTT di Pemprov Kaltara. Perlu formula yang tepat untuk mengakomodasi PTT di Pemprov Kaltara.

Analisis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Arya Mulawarman mengatakan, sejumlah solusi bisa ditawarkan. Namun, butuh perhitungan. Sebab, dampaknya juga pada daerah. Penghapusan tenaga kontrak  masih menjadi persoalan. Pemprov Kaltara hingga kini masih bingung untuk mengambil langkah.

"Kami masih kebingungan seperti apa mereka nanti. Apa solusinya dan bagaimana nantinya. Kita juga perlu melihat dampaknya," tutupnya. (kpg/fai/dra/k16)

 


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers