TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai kinerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara belum maksimal. 

Anggota DPRD Kaltara Marli Kamis menilai, kinerja Pemprov Kaltara tidak optimal dalam realisasi anggaran. Terlihat dari nominal Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 yang tergolong besar, mencapai sekitar Rp 263 miliar. Silpa sebesar ini mengindikasikan kinerja belum maksimal. Sehingga tahun ini perlu dilakukan optimalisasi anggaran.

“Seharusnya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah),  bisa melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Terlebih dari sisi anggaran telah terpenuhi. Namun pada pelaksanaannya, masih ada anggaran yang tak terealisasi. Ini harus menjadi catatan ke depan,” ungkapnya, Minggu (24/7).

Melalui Fraksi Demokrat, ia juga meminta program Beasiswa Kaltara Cerdas segera dibuka kembali melalui Dewan Pendidikan Kaltara. Mengingat salah satu peran lembaga ini melakukan kontrol akuntabilitas dan penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah.

“Tinggal bagaimana bisa tepat sasaran, sehingga tidak muncul persoalan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. 

Pemprov Kaltara juga diminta memastikan ketersediaan anggaran untuk program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Penumpang. Penerbangan ke bandara perintis harus diupayakan, minimal bisa dua kali dalam sepekan. Ini bisa disinergikan dengan kementerian terkait dan pemerintah kabupaten setempat.

“Rute yang selalu mengalami lonjakan penumpang harus diprioritaskan. OPD terkait perlu melakukan evaluasi per tiga bulan. Sehingga kebutuhan di wilayah-wilayah bisa terpantau,” harapnya.

Untuk ketahanan pangan daerah, bisa benar-benar mendapat perhatian. Baik dari aspek ketersediaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan. Ini menjadi hal sangat penting, karena menyangkut kebutuhan utama masyarakat. Kedaulatan pangan harus menjadi hal penting dalam pembangunan Kaltara ke depan. (adv/fai/uno)