MEROKETNYA harga gas Liquefied Petroleum Gas disingkat LPG subsidi 3 kilogram, kerap menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Nunukan.
Beberapa kali, pemerintah daerah juga merespons dengan mengeluarkan kebijakan. Bahkan lakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke rumah rumah ASN yang menggunakan gas melon, hingga mewajibkan pembelian menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Akan tetapi, kelangkaan LPG tersebut seakan masih terjadi. Membuat sejumlah kebijakan tersebut seolah tidak berdampak. Sebagaimana hukum pasar, kelangkaan yang terjadi, tentu berimbas pada kenaikan harga. Saat ini, harga gas melon yang merupakan subsidi bagi warga miskin bervariasi, mulai dari Rp 30 ribu– Rp 70 ribu per tabung.
Salah seorang warga Aliss mengajak masyarakat menelusuri asal usul isi ulang tong gas 3 kg yang menembus harga Rp 60 ribu–Rp 70 ribu. Ia juga meminta agar masyarakat Nunukan tidak hanya berdiam diri ketika menemukan pengecer LPG yang membanderol dari harga eceran tertinggi (HET).
Karena jika hanya diam, praktik curang tersebut menjadi lahan basah bagi para pengecer LPG yang memanfaatkan keadaan.
Aliss juga berharap, situasi tersebut menjadi perhatian khusus Pemkab Nunukan. Sehingga ada tindakan dan harga kembali normal. Dengan tingginya harga LPG 3 kg, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Nunukan Rohadiansah akan memastikan kebenaran isu tersebut.
“Saya akan cek pengawas di lapangan. Informasi harga tinggi di pangkalan atau pengecer yang tidak resmi,” ujarnya, Minggu (31/7).
Menurut Rohadiansyah, langkah investigasi dibutuhkan. Karena informasi serupa seringkali diterima pihaknya. Ternyata, kejadian tersebut terjadi di luar Pulau Nunukan, yang memang tidak berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kg.
“Karena pernah juga ada keluhan seperti itu. Ternyata di Sebuku dan Tulin Onsoi, yang tidak masuk dalam kuota itu,” imbuhnya.
Diakui Rohadiansah, sejauh ini distribusi dari Pertamina ke agen tidak ada kendala. Pertamina memberikan kuota sekitar 68 ribu tabung per bulan, dengan HET Rp 20 ribu per tabung di tingkat pangkalan.
“Pengawas sudah ada setiap pangkalan. Jadi informasi seperti di media sosial, mestinya harus jelas di mana lokasinya. Sehingga, paling tidak ada dasar kami, cek di lapangan,” tuturnya. (*/dzl/uno)
