TANJUNG SELOR–Bupati Bulungan Syarwani menghadiri pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023, Senin (1/8).
KUA-PPAS disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan dokumen yang terkait dengan proses penyusunan APBD yang dibahas antara pemerintah dan DPRD. Penyampaian itu berkaitan dengan pemulihan ekonomi, serta yang berkaitan dengan kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Namun, pemulihan ekonomi menjadi yang tidak kalah penting diperhatikan selama dua tahun setelah dihantam Covid-19. "Kurang lebih tiga tahun diterpa Covid-19. Salah satu yang ikut terpukul sektor ekonomi. Sehingga perlu ada upaya untuk pemulihan," ungkapnya.
Selain ekonomi, yang menjadi perhatian bersama adalah aspek kesehatan, pendidikan, dan pengembangan SDM. Program pemulihan ekonomi itu merupakan arahan langsung dari pusat sampai ke daerah. "Di daerah tentunya memberdayakan para pelaku UMKM, dengan memanfaatkan produk lokal yang ada," jelasnya.
Mengenai usulan anggaran di KUA-PPAS tahun anggaran 2023, mengenai itu masih akan dilakukan kajian bersama DPRD. Pemerintah berharap ada kenaikan anggaran tahun depan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapeda-Litbang) Iwan Sugianta menambahkan, untuk pembahasan secara khusus antara pemerintah dan DPRD akan dijadwalkan dalam waktu dekat. "Pembahasan secara khusus antara Banggar DPRD dan pemerintah mulai besok sembari menunggu informasi resmi dari DPRD," jelasnya.
Selain itu, Wakil Ketua II DPRD Bulungan Hamka menambahkan, pihaknya belum mengetahui perincian yang disampaikan pemda ke dewan. "Makanya segera laksanakan rapat badan musyawarah terkait dengan usulan anggaran perubahan dan murni," ujarnya.
Anggaran perubahan akan digiring jika memang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah, kemudian yang digeser dan sebagainya sesuai ketentuan dan hasil rapat bersama. Mengenai skala prioritas pada 2023, DPRD lebih condong terlaksananya kegiatan yang termuat dalam visi-misi kepala dan wakil kepala daerah, yang artinya harus beriringan dengan infrastruktur yang diperlukan masyarakat.
Termasuk pemulihan ekonomi yang menjadi prioritas utama. Selain itu, dari segi fisik mungkin potensinya kecil karena perbandingannya 60 persen alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi. DPRD memprediksi ada kenaikan APBD pada 2023. Karena berdasarkan penertiban pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. "Untuk kenaikan belum mengetahui berapa persen, karena akan ada pembahasan teknis lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif," tutupnya. (kpg/mts/dra/k8)
