NUNUKAN – Akses jalan perbatasan Ba’kelalan-Long Midang, akhirnya kembali dibuka, sekitar pukul 09.40 Wita, Selasa (2/8). Setelah sebelumnya diblokade warga di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai aksi protes pada 5 Juli lalu.
Meskipun akses dibuka, tapi tuntutan warga Krayan belum mendapat respons seperti yang diharapkan. Koordinator aksi blokade jalur perbatasan RI–Malaysia, Yuni Sere merasa miris dengan kepekaan dan respons dari pemerintah daerah.
“Masyarakat terus didatangi polisi dan TNI, kami berdiskusi masalah urgensi tidak bolehnya menutup jalur perbatasan. Catatannya, pejabat pemerintah tak ada yang melakukan kunjungan seperti TNI/Polri,” terang Yuni Sere saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin (2/8).
Meski masalah jalur perbatasan butuh keputusan dua negara, antara Indonesia dan Malaysia. Namun, menurut Yuni, sudah sepantasnya pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas kondisi masyarakat, dapat turun lapangan. Untuk melihat langsung dan membuka ruang diskusi dengan masyarakat.
“Karena respons yang diterima masyarakat tak sesuai yang diharapkan. Lalu ada permintaan TNI/Polri juga untuk membuka jalur perbatasan. Masyarakat Krayan bilang, terserah saja. Silakan dibukalah. Syaratnya, perdagangan belum boleh jalan,” tegasnya.
Pembukaan jalur Long Midang – Ba’kelalan, kata Yuni, bisa diartikan sebagai kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah. Sejak dahulu, aktivitas barter barang, pertukaran budaya, saling berkunjung dan silaturahmi antar warga perbatasan, telah menjadikan hubungan sosial budaya. Bahkan bisa tertib dan terjaga.
Sesama warga perbatasan, Indonesia dan Malaysia saling menjual hasil panen, merayakan pernikahan dan pesta rakyat. Sambil bergantian mengundang, tanpa ada kendala berarti. Sampai akhirnya terjadi pandemi Covid-19 dan muncul banyaknya aturan. Sehingga menghilangkan tradisi dan kebiasaan, yang selama ini berlaku. Termasuk perdagangan lintas batas.
Menurut Yuni, tuntutan warga Krayan sangat sederhana. Sejak dulu, Krayan bermasalah dengan harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut, kian parah manakala terjadi Covid-19. Termasuk muncul regulasi menjaga ketersediaan barang pokok dan penting dengan adanya koperasi.
Belakangan, harga tetap tinggi meski Covid-19 melandai dan tradisi perdagangan lintas batas hilang begitu saja. “Selama ini perdagangan tradisional yang membuat Krayan hidup. Harga kebutuhan tak mencekik. Begitu muncul koperasi, terjadi monopoli harga. Masyarakat maunya pemerintah mengembalikan kondisi seperti sebelum Covid-19,” harapnya.
Akan tetapi, pemerintah yang ditunggu-tunggu pun tidak datang ke Krayan. Padahal, masyarakat juga ingin berdiskusi dan dapat mencarikan solusi dari permasalahan ini. “Tidak ada pemerintah yang datang ke Krayan, sejak kita lakukan aksi blokade,” kesalnya.
Yuni juga sadar, memblokade jalur Ba’kelalan- Long Midang justru membuat warga Krayan kian sulit. Tapi kondisi itulah yang sebenarnya disuarakan warga Krayan. Sulitnya warga Krayan, untuk ketersediaan bahan pokok dan semua hal tentang perbatasan, bukan terjadi baru-baru ini.
Melainkan sudah sejak dahulu dan butuh perhatian khusus pemerintah. Aksi yang terjadi hampir sebulan, agar ada ruang komunikasi antara warga Krayan dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Kami tahu ada surat yang dilayangkan ke Pemerintah Malaysia. Kami harus menunggu keputusan Pemerintah Malaysia. Tapi apakah itu dianggap cukup tanpa datang dan melihat kondisi kami,” ungkapnya.
Kesulitan warga Krayan yang sangat butuh perhatian khusus, mengenai ketersediaan material bangunan.
