Pemkab Bulungan masih mendata jumlah tenaga honorer yang ada saat ini. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK).
TANJUNG SELOR–Hal tersebut juga sesuai edaran yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB).
Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pendataan telah selesai. Namun, dia belum mengetahui jumlah pastinya. "Pendataan sudah dilakukan tapi jumlah pastinya silakan konfirmasi ke Dinas BKPSDM," ungkapnya. Pendataan yang dilakukan, kemungkinan belum secara keseluruhan. Tapi yang jelas, paling banyak menyerap jumlah tenaga honorer itu di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Untuk langkah berikutnya setelah pendataan, masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. "Kami belum mendapatkan follow up dari pusat mengenai teknis dan mekanismenya. Meski edaran telah dikeluarkan, perlu pertimbangan lebih lanjut terkait itu," sambungnya.
Mengingat berkaitan dengan dampak sosial yang dirasakan tenaga honorer. Dan pemerintah harus memerhatikan dan mempertimbangkannya. Jika kemudian dilakukan pengalihan menjadi PPPK, tentu perlu memerhatikan konsekuensi dan melihat kondisi keuangan pemerintah daerah.
Meski ada kemungkinan tenaga honorer dialihstatuskan menjadi PPPK, tetap harus melihat kemampuan dan kondisi keuangan pemerintah daerah. "Kalau untuk tahun ini rasanya belum bisa melihat komposisi ABPD yang ada, dengan pengeluaran yang besar dalam urusan belanja pemerintah daerah," jelasnya.
Untuk belanja pegawai, angkanya hampir mencapai 50 persen. Jadi, bergantung kondisi anggaran karena ada perbedaan pemberlakuan gaji setiap daerah. Berbicara soal kebutuhan tenaga honorer, saat ini Pemkab Bulungan perlu melakukan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) terlebih dahulu. Sehingga, dari situ diketahui kebutuhan tenaga honorer setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah itu, dilakukan upaya kebijakan pemerintah daerah terhadap kondisi keberadaan tenaga honorer di daerah.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana menyampaikan data per 2021, jumlah honorer di Bulungan mencapai 2.629 orang. "Tahun ini, masih proses pendataan," singkatnya. (kpg/mts/dra/k15)
