MANAGED BY:
SENIN
26 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 13 Agustus 2022 20:42
Tenaga Honorer Perlu Didata

Sesuai Permintaan KemenPANRB untuk Pemda

Surai

NUNUKAN – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengeluarkan Surat Edaran (SE), meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendata jumlah honorer dan masa pengabdiannya. 

Menanggapi SE tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan Surai mengatakan, Pemkab Nunukan sedang merevisi data-data yang sudah dipetakan sejak Juni 2022 lalu.

“Ada format yang berubah. Format lama tidak sedetail format yang baru. Sehingga kita masih lakukan perbaikan data. Penyerahan data tenaga honorer ke Pemerintah Pusat, kita targetkan 26 Agustus ini,” terang Surai, Jumat (12/8).

Jumlah tenaga honorer di Nunukan diperkirakan mencapai 5.000 orang, dari berbagai bidang dengan masa pengabdian beragam. Data sementara yang dibukukan BKPSDM Nunukan, masa pengabdian terlama 16 tahun. Bahkan, ada juga tenaga honorer memiliki masa pengabdian 10 tahun. Mayoritas tersebar di bidang pendidikan, kesehatan dan sejumlah pelosok Nunukan.

Ada juga anjuran untuk melampirkan SK awal dan akhir. Bagi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) tempat honorer bekerja, harus membuat slip gaji. Untuk membuktikan SK awal dan akhir tidak terputus.

“Kami berharap, lama masa pengabdian bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pengurangan tenaga honorer. Pengabdian mereka tentu butuh diapresiasi,” ungkap Surai.

Surai mengaku belum mendapat solusi jika kebijakan penghapusan tenaga honorer diberlakukan. “Terjadi ketimpangan di segala lini di perbatasan RI–Malaysia ini. Kita tahu, wilayah pelosok memiliki ketergantungan dengan tenaga honorer. Tak terbayang jika 232 Desa di Nunukan, tanpa tenaga honorer,” ujarnya. 

Seluruh instansi Pemerintah Pusat maupun daerah, diminta menuntaskan status kepegawaian non ASN, paling lambat 28 November 2023. Permintaan tersebut, tertuang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah. 

PPK diminta menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN, yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi Calon PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.

Selain itu, hanya tenaga honorer kategori tertentu yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada program pemerintah. Yakni bagi honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian/perikanan/peternakan, dan tenaga teknis.

Tenaga honorer yang masuk kategori tersebut akan menjalani seleksi. Jika memenuhi kriteria usia dan masa kerja yang ditetapkan, pemerintah akan diangkat. Sedangkan tenaga honorer bagian lainnya, terancam jadi outsourcing. Saat ini setidaknya 12 kriteria tenaga honorer yang tidak masuk untuk diangkat jadi PNS. Diantaranya, cleaning service, petugas keamanan, pramutamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, dan operator komputer. 

Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan. Maka kebutuhan akan tenaga kebersihan dan keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya (outsourcing), dengan biaya umum bukan gaji. 

Di Kabupaten Bulungan, pemkab masih lakukan proses pendataan terhadap tenaga honorer. “Pendataan sudah kita lakukan, tapi jumlah pastinya bisa konfirmasi kepada Dinas BKPSDM,” ungkap Bupati Bulungan Syarwani, belum lama ini. 

Menurut Syarwani, pendataan belum secara keseluruhan. Paling banyak menyerap jumlah tenaga honorer di bidang kesehatan dan pendidikan. Apabila pendataan sudah dirampungkan, pemkab masih menunggu arahan dari pusat. 

“Kita belum mendapatkan follow up dari Pemerintah Pusat, mengenai teknis dan mekanismenya. Meskipun edaran telah dikeluarkan. Kita perlu pertimbangan lebih lanjut terkait ini,” ujar Syarwani. 

Adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer, bisa memberikan dampak sosial. Sehingga, Pemerintah Pusat ini harus menjadi perhatian dan pertimbangan sebelum diterapkan. Jika dilakukan pengalihan menjadi PPPK, tentu perlu memperhatikan konsuekensi dan kondisi keuangan pemerintah daerah. 

Soal kebutuhan tenaga honorer, pemkab perlu lakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) terlebih dahulu. Agar bisa mengetahui kebutuhan tenaga honorer setiap OPD. (*/dzl/*/mts/uno) 


BACA JUGA

Sabtu, 24 September 2022 10:03

HUT Kaltara Dibuat Lebih Sederhana

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang memastikan jika Hari…

Kamis, 22 September 2022 10:31

Sudah Tidak Ada Batasan Pembelian Minyak Goreng di Kaltara

TARAKAN–Menekan harga pasar, Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog)…

Rabu, 21 September 2022 02:08

Tersangka Pencuri Rumah Kosong Dibekuk

TARAKAN – Tersangka pencurian spesialis rumah kosong diamankan Satreskrim Polres…

Senin, 19 September 2022 10:36

Di Tarakan, Pencatatan Nopol Kendaraan Mulai Diterapkan

TARAKAN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mulai menerapkan…

Senin, 19 September 2022 10:35

Verifikasi Parpol Masih Berjalan

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat maupun di…

Senin, 19 September 2022 10:34

Penerimaan Tamtama Ditambah 5 Persen

TARAKAN - Tahun ini Mabes TNI Angkatan Darat (AD) kembali…

Jumat, 16 September 2022 11:08

Bongkar Dinding, Pencuri SBW Diamankan Polisi

TARAKAN - Pria berinisial JN alias Wanda diduga melakukan pencurian…

Rabu, 14 September 2022 11:35

Kawal Tahapan Pemilu, Bawaslu Sebut Kaltara Siap

TANJUNG SELOR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara),…

Rabu, 14 September 2022 11:33

RSUD Jusuf SK Rencana Bentuk UTD

TARAKAN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf…

Selasa, 06 September 2022 11:55

Napi Bebas Keluyuran, Jadi Catatan Ombudsman

TARAKAN - Ombudsman RI Perwakilan Kaltara beri atensi terkait adanya…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers